BEM se-Kalsel Gaungkan “Darurat Pendidikan”, Protes Efisiensi Anggaran

INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Darurat Pendidikan, Indonesia Gelap, hingga Efisiensi Anggaran Berujung Tragedi menjadi seruan yang digaungkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-Kalimantan Selatan imbas kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan interaksidotco, ratusan massa aksi tiba di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pukul 14.49 Wita. Massa membentangkan spanduk seruan dan menggelar orasi mimbar bebas.

Aksi mulai memanas ketika massa aksi menempelkan spanduk bertuliskan “Waspada Indonesia Gelap 2025, Darurat Pendidikan #TutWuriEfisiensi!” menutupi tulisan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Nampak beberapa mahasiswa bersitegang dengan aparat keamanan yang mencoba untuk melarang mahasiswa menempelkan spanduk tersebut.

Tak lama kemudian, perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hadir menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Mereka adalah Dirham Zain dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel dan Bambang Yanto Permono dari Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel.

1 of 6

Dalam aksi kali ini, BEM se-Kalsel kembali gagal menemui Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK.

Menurut keterangan anggota dewan yang menerima aspirasi, Supian HK saat ini mengalami komplikasi kesehatan, sehingga berhalangan hadir.

“Ketua kita lagi sakit. Sakit beliau itu liver dan ginjal. Jadi, dianggap cukup parah lah,” ujar Bambang Yanto saat menerima aspirasi massa aksi.

“Bukannya ini menutup-nutupi pimpinan, tidak. Pada dasarnya beliau dalam keadaan sakit,” tambahnya.

Baca juga: BEM se-Kalsel Tolak PPN 12 Persen

Menanggapi hal tersebut, aliansi BEM se-Kalsel tetap berpegang pada Pakta Integritas yang telah ditandatangani Supian HK bermaterai Rp10.000 dalam pelantikan anggota dewan pada 2024 lalu.

Pada poin pertama Pakta Intergritas menyatakan secara tegas dan konsisten menghadirkan ketua atau pimpinan tertinggi setiap kegiatan, forum dan ruang dalam bentuk apapun itu berhubungan dengan penyampaian aspirasi.

Menyikapi hal itu, Bambang Yanto, menegaskan anggota juga mempunyai hak untuk menerima aspirasi dan akan berupaya menyampaikannya ke DPR RI.

Ia juga memberitahukan kepada massa aksi pada hari Rabu yang akan datang agenda pimpinan DPRD Kalsel bersama DPR RI membahas persoalan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Silakan sampaikan apapun tuntutan. Insyaallah akan kita salurkan aspirasi ke (pemerintah) pusat. Kita upayakan semaksimal mungkin,” jelasnya.

Mendengar pernyataan tersebut, pihak Aliansi BEM se-Kalsel menyampaikan sembilan poin tuntutan yang telah disepakati melalui konsolidasi kepada perwakilan anggota DPRD Kalsel.

Fokus massa aksi sempat terpecah akibat salah satu oknum massa ingin melancarkan aksi bakar ban. Aksi kembali memanas ketika aparat keamanan secara paksa berupaya menahan oknum massa tersebut.

Setelah membaca sembilan tuntutan, Dirham Zain dan Bambang Yanto Permono menandatangani sebagai komitmen agar menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan ke DPR RI dan akan merilis hasilnya paling lambat hari Kamis yang akan datang melalui media sosial DPRD Kalsel.

Perwakilan BEM Se-Kalsel, Adi Jayadi, mengungkapkan kekhawatiran yang dirasakan oleh mahasiswa akibat efisiensi anggaran di berbagai sektor hanya untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tidak hanya sektor pendidikan yang kami soroti, yang kena imbasnya ekonomi dan beberapa sektor terdampak. Saya sampaikan kepada media, kami tidak ingin bapaknya nanti di-PHK, ibunya kewalahan antre Gas LPG, kakaknya putus kuliah, namun hanya adiknya yang makan gratis,” tutur Adi.

Selain menyoroti efisiensi anggaran, Adi Jayadi menilai situasi yang terjadi saat ini merupakan siklus yang berulang kali terjadi.

Menurutnya ini seperti strategi untuk membentuk citra pemimpin yang populis. Serupa dengan pembatalan PPN 12 persen lalu.

“Masyarakat harus paham bahwa yang terjadi hari ini siklusnya kebijakan yang dari pemerintah yang dikeluarkan secara ugal ugalan, terus dihadirkan seorang ‘pemimpin’ yang narasinya sebagai penyelamat, sebagai hero yang membatalkan kebijakan itu,” tutupnya.

Dalam aksi ini, BEM Se-Kalsel juga menyoroti isu lain, dari pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, RUU Minerba, izin konsesi tambang ke Perguruan Tinggi, hingga persoalan UU Masyarakat Adat.

Editor: Puja Mandela