INTERAKSI.CO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menggunakan bahan makanan segar dan bergizi, bukan produk pabrikan dengan kandungan pengawet tinggi.
Penegasan ini disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, setelah rapat finalisasi regulasi Program MBG di Jakarta, Selasa.
Nanik menyebut masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyajikan makanan ringan dan biskuit untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Padahal, tujuan MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dengan bahan alami yang bernutrisi.
“Bahan pabrikan tidak boleh, semua harus pakai bahan makanan yang bergizi,” ujar Nanik. Ia memastikan BGN akan memberikan teguran bagi SPPG yang masih melanggar standar operasional prosedur (SOP). “Kalau ada yang melanggar, ya ditegur,” tambahnya.
Baca juga: Jelang HPN 2026, Kapolri Perkuat Kerja Sama Polri–PWI
Hingga saat ini, Program MBG telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan serapan anggaran mencapai Rp35 triliun. Jumlah tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Dadan menjelaskan, Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG mengatur koordinasi antarlembaga untuk memastikan kualitas program tetap terjaga. Sementara aspek teknis seperti kebersihan dapur dan keamanan pangan sudah tercakup dalam SOP dan petunjuk teknis.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas cakupan penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang hingga akhir tahun. “Kami optimistis target itu tercapai,” katanya.
BGN saat ini mencatat ada 13.347 SPPG yang aktif beroperasi. Dari jumlah tersebut, 690 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dadan menargetkan seluruh SPPG menyelesaikan sertifikasi higienis tersebut dalam waktu satu bulan.
Setiap hari, tim BGN mampu memverifikasi hingga 200 SPPG. BGN juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat pembangunan sekitar 6.000 SPPG baru di wilayah terpencil.
Program MBG menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak bangsa serta mencegah risiko kekurangan gizi dan stunting.
