INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Kota Banjarbaru pada tahun 2026 turun 36 persen.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp106 miliar di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru.
Menghadapi situasi tersebut, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi itu tidak boleh mengurangi kualitas program maupun layanan publik.
“Setiap OPD wajib mengefisienkan belanja, namun tetap fokus pada output dan indikator kinerja yang jelas,” tegas Lisa, Kamis (2/10).
Baca juga: Porprov Kalsel 2025, Ribuan Atlet Banjarbaru Bidik Tiga Besar
Lisa menyebutkan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemda harus mampu beradaptasi dengan strategi baru yang lebih kreatif dan inovatif agar pembangunan di Banjarbaru tetap berjalan optimal.
“Kita harus terus mencari terobosan kreatif dan inovatif agar pembangunan tidak terhambat meski anggaran menurun,” ujarnya.
Selain efisiensi internal, Pemkot Banjarbaru juga menyiapkan strategi kolaboratif dengan mendorong keterlibatan sektor swasta serta memperkuat investasi daerah. Menurutnya, partisipasi swasta akan menjadi penopang penting dalam keberlanjutan pembangunan.
“Partisipasi swasta sangat penting untuk menopang pembangunan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Lisa juga menekankan komitmen Pemkot dalam memperkuat layanan publik. Salah satunya melalui rencana integrasi sistem layanan darurat menjadi satu jalur terpadu, yang diyakini dapat mempercepat respon darurat masyarakat.
“Kita tengah menyiapkan integrasi layanan darurat dalam satu sistem emergency call untuk mempercepat respon pelayanan publik,” pungkasnya.
