INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung kepada pihak sekolah tanpa melibatkan pihak ketiga. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan program tepat sasaran.
“Saya sudah sampaikan usulan ini melalui perwakilan Bappenas dan Kemendagri. Kami ingin pihak sekolah yang mengelola MBG tanpa perantara penyedia makanan,” kata Muhidin saat Musrenbang RPJMD 2024–2029 Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin kemarin.
Menurut Muhidin, penggunaan pihak ketiga justru menyerap terlalu banyak anggaran. Sebaliknya, jika sekolah mengelola langsung, dana bisa digunakan secara maksimal sesuai kebutuhan lokal.
“Daerah lebih memahami kebutuhan anak-anak. Misalnya, beberapa daerah di Kalsel punya menu khas seperti ikan haruan dan ikan papuyuh. Menu lokal bergizi seperti ini bisa menjadi alternatif dalam Program MBG,” jelasnya.
Muhidin khawatir pelibatan pihak ketiga akan menyebabkan pemborosan. Ia meyakini penyerahan program langsung ke sekolah akan membuat anggaran lebih efisien dan menjangkau lebih banyak siswa.
Dalam pelaksanaannya, ia menegaskan bahwa kepala daerah dan aparat terkait akan mengawasi program secara ketat. Sekolah wajib menyusun menu yang sesuai selera siswa dan tetap memenuhi standar gizi.
Muhidin mencontohkan, jika dana MBG sebesar Rp20.000 per porsi diberikan sepenuhnya ke sekolah, maka hampir tidak ada potongan karena seluruhnya digunakan untuk siswa tanpa membayar jasa pihak ketiga.
“Oleh karena itu, kami meminta kementerian terkait dapat membahas dan menyetujui usulan Provinsi Kalsel ini agar Program MBG lebih efektif dan efisien,” ujar Muhidin.
 menyerahkan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)){kind=link}