INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). Di hadapan ribuan buruh, Prabowo berjanji akan menghapus sistem outsourcing.
Prabowo menyatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk segera menyusun kajian guna menghapus sistem outsourcing. Ia menegaskan bahwa dewan tersebut akan melibatkan seluruh pimpinan serikat buruh di Indonesia.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional untuk segera menghapus outsourcing,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Meski demikian, ia mengingatkan para buruh untuk tetap bersikap realistis dan menjaga kepentingan para investor. Prabowo menekankan bahwa buruh tidak bisa bekerja apabila para investor tidak membangun pabrik di Indonesia.
“Kita harus realistis dan menjaga kepentingan investor. Jika tidak ada investasi dan tidak ada pabrik, kalian juga tidak bisa bekerja,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengajak para buruh bekerja sama dengan para investor. Prabowo menyampaikan rencananya untuk mempertemukan 150 pimpinan perusahaan dengan pimpinan buruh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
“Saya akan menyampaikan kepada para pengusaha bahwa mereka tidak boleh menjadi kaya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan layak,” tegas Prabowo.
Prabowo Beri Hadiah Saat May Day: Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah kepada para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Ia menegaskan komitmennya untuk segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ucap Prabowo di Monas.
Prabowo menjelaskan bahwa dewan tersebut akan beranggotakan seluruh pimpinan serikat buruh di Indonesia. Mereka akan bertugas mempelajari kondisi buruh dan memberikan masukan kepada Presiden terkait undang-undang yang merugikan pekerja.
“Tugas mereka adalah mempelajari kondisi buruh dan memberi nasihat kepada Presiden tentang undang-undang yang tidak berpihak serta regulasi yang perlu segera kita perbaiki,” katanya.
Selain itu, Prabowo juga berjanji akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini bertujuan melindungi para pekerja Indonesia dari ancaman PHK.
“Kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, para pekerja, di-PHK seenaknya. Jika diperlukan, negara akan turun tangan,” tegas Prabowo.
Ribuan Buruh Padati Monas di Hari Buruh Internasional, Pemerintah Janji Mitigasi PHK
Ratusan ribu buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2025), untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut hadir dan memantau langsung jalannya kegiatan. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah memfasilitasi perizinan penggunaan kawasan Monas sebagai lokasi aksi damai.
“Kami membantu perizinannya. Peringatan di Monas ini tidak melanggar undang-undang, maka kami fasilitasi. Selamat Hari Buruh untuk seluruh pekerja Indonesia. Tetap semangat,” ujar Prasetyo di lokasi.
Dalam aksi tersebut, para buruh menyampaikan enam tuntutan utama. Salah satu isu yang paling disorot adalah upaya mitigasi terhadap PHK.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan sedang menyusun strategi mitigasi PHK yang lebih efektif agar persoalan ini dapat diantisipasi sejak dini.
“Salah satunya terkait mitigasi PHK. Dalam beberapa minggu terakhir, kami intens menyusun substansi yang tepat untuk dijadikan kebijakan mitigasi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin menangani ancaman PHK sejak awal, bukan setelah krisis terjadi.
“Kita tidak ingin menangani masalah hanya ketika PHK sudah terjadi. Kita ingin merancang langkah antisipatif sejak hulu. Dari enam tuntutan buruh, beberapa sudah kami tangani. Sisanya pasti akan kami pelajari dan tindak lanjuti,” pungkas Prasetyo.
