INTERAKSI.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur sebagai prioritas utama pemulihan masyarakat terdampak bencana di Pidie Jaya.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Tito memastikan pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah agar bergerak cepat, terutama dalam penyiapan data warga penerima bantuan.
“Hunian tetap ini prosesnya melibatkan pemerintah daerah. Saya akan kejar semua, baik bupati maupun gubernur, terutama soal kesiapan data,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Bulog Amankan Stok Minyak Goreng Selama Ramadan hingga Lebaran 2026
Menurut Tito, percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada ketepatan data dari pemerintah daerah. Data tersebut menjadi dasar utama untuk memastikan warga yang rumahnya rusak berat atau hilang bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Ia menegaskan, setiap calon penerima huntap harus diverifikasi langsung di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan.
“Kecepatan membangun huntap itu kuncinya ada pada data dari pemerintah daerah. Ini harus dicek satu per satu, supaya yang benar-benar berhak bisa segera dibangunkan,” jelasnya.
Selain hunian tetap, Tito juga menaruh perhatian serius pada pemulihan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung yang rusak akibat bencana. Ia mengungkapkan telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum terkait pembangunan jembatan permanen dua jalur.
Langkah ini dinilai penting karena jalur tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh, sekaligus dilalui kendaraan logistik berukuran besar setiap harinya.
“Menteri PU sudah saya hubungi. Jembatan permanen akan dibangun di samping jembatan sementara yang roboh, supaya mobilitas warga kembali lancar,” kata Tito.
Di sisi lain, pemerintah juga masih menghadapi tantangan pemulihan lingkungan. Sejumlah rumah warga masih tertutup lumpur, sementara sekitar 1.500 hektare lahan sawah belum sepenuhnya pulih.
Untuk jangka panjang, pemerintah mempertimbangkan pembangunan sabo dam dan penguatan tanggul guna menekan risiko banjir susulan.
Melalui koordinasi lintas kementerian serta dukungan penuh pemerintah daerah, Tito berharap seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“Target kita jelas, masyarakat harus segera mendapatkan kepastian tempat tinggal dan akses infrastruktur yang layak, agar kehidupan mereka bisa kembali normal,” pungkasnya.
