INTERAKSI.CO, Pelaihari – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar rapat kerja bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerind) Tala untuk mengevaluasi kinerja dan realisasi program memasuki triwulan pertama tahun 2026, Senin pekan lalu.
Anggota Komisi III DPRD Tala H Arkani SPd MSi mengatakan rapat kerja tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, sekaligus mengukur efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Menurut politisi Partai Demokrat yang telah empat periode duduk di DPRD Tala itu, Disnakerind Tala tahun ini mengelola pagu anggaran sebesar Rp 20.784.996.489,18, ditambah anggaran UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Rp 3.086.307.032,57, sehingga totalnya mencapai Rp 23.871.303.521,75.
“Anggaran tersebut digunakan oleh beberapa bidang, yakni kesekretariatan, Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (P2TK), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HIJSTK), Bidang Perindustrian, serta UPT BLK,” ujar Arkani, Senin (9/3/2026).
Ia mengungkapkan, secara umum realisasi serapan anggaran hingga awal tahun ini baru sekitar 5 persen, karena sebagian besar program masih dalam tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan.
Salah satu program yang sudah berjalan signifikan adalah jaminan sosial tenaga kerja yang ditangani Bidang HIJSTK. Dari pagu anggaran Rp 5.229.169.945, sudah terealisasi sekitar Rp 5.155.322.430 untuk menjamin 25.000 pekerja di Tanah Laut melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, pada Bidang Perindustrian yang menangani program pengembangan industri daerah, termasuk program unggulan bupati, masih menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Akibatnya, pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) baru sebatas pelatihan dan belum dapat disertai bantuan peralatan maupun mesin produksi.
“Masih banyak kelompok IKM yang belum memenuhi syarat administratif, seperti belum memiliki akta pendirian kelompok. Karena itu kami menyarankan adanya anggaran untuk sosialisasi dan pendampingan agar mereka bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hibah daerah,” jelas Arkani.
Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan Kawasan Industri Jorong yang dikelola oleh PT WPR. Kawasan industri seluas hampir 1.000 hektare itu mulai menunjukkan aktivitas dengan hadirnya beberapa tenant yang membangun berbagai usaha.
Namun demikian, Arkani menilai masih ada sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian, salah satunya terkait ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar bagi pengembangan kawasan industri tersebut.
Untuk UPT BLK, kondisi yang dihadapi hampir sama dengan bidang perindustrian. Tahun 2026 ini BLK belum dapat memberikan hibah peralatan kepada peserta setelah mengikuti pelatihan keterampilan.
Selain itu, target peserta pelatihan sebanyak 496 orang diperkirakan belum dapat terealisasi sepenuhnya. Karena itu, Komisi III DPRD Tala meminta agar hal tersebut dipertimbangkan kembali dalam APBD Perubahan 2026.
“Kami menyarankan agar penyusunan perencanaan program dilakukan lebih cermat, terukur, realistis, dan sistematis dengan indikator kinerja yang jelas sehingga target pembangunan dapat tercapai,” tegas Arkani.
Di sisi lain, dari sektor pendapatan Disnakerind Tala sudah terealisasi sekitar 40 persen dari target Rp 73.250.000, yang bersumber dari sewa aula BLK serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
Komisi III DPRD Tala berharap melalui evaluasi ini, seluruh program Disnakerind dapat berjalan lebih optimal sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan sektor industri di Tanah Laut.
