INTERAKSI.CO, Batulicin – Komisi III DPRD Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu untuk membahas program kerja tahun anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung pada Senin (02/02/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, dan dihadiri Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi, beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak memfokuskan pembahasan pada proses transisi perencanaan menuju tahap pelaksanaan program, khususnya terkait mitigasi bencana tahunan di wilayah pesisir dan daerah hulu yang dinilai rawan bencana.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu terlebih dahulu menyimak paparan Sulhadi mengenai hasil evaluasi kinerja BPBD tahun 2025 serta rencana program kerja yang akan dijalankan pada 2026. Paparan tersebut menjadi dasar bagi anggota dewan untuk memberikan masukan dan arahan strategis guna meningkatkan kinerja BPBD ke depan.
“Sebagai mitra kerja, kami perlu memberikan arahan yang mendorong efisiensi dan inovasi dalam penanggulangan bencana,” ujar Andi Asdar Wijaya.
Baca juga: Ini Daftar Pemenang Lomba Konten Kreatif ASN Tanah Bumbu
Dalam rapat tersebut, Andi Asdar menekankan pentingnya penguatan infrastruktur mitigasi bencana, khususnya pembangunan Early Warning System (EWS) berbasis sensor di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan meluap. Menurutnya, sistem tersebut penting agar pemantauan tidak hanya bergantung pada metode manual.
Ia juga mengingatkan agar BPBD mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin terhadap peralatan mitigasi yang telah dibeli pada tahun-tahun sebelumnya.
“Pastikan ada anggaran pemeliharaan agar alat-alat yang sudah dibeli tidak menjadi aset mangkrak,” tegasnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Tanah Bumbu mendorong BPBD untuk melakukan digitalisasi data kebencanaan. BPBD dinilai perlu memiliki dashboard pemetaan bencana secara real-time yang dapat diakses publik serta lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dengan sistem ini, Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan bisa langsung bergerak saat terjadi bencana tanpa harus menunggu instruksi formal yang memakan waktu,” jelas Andi Asdar.
Komisi III juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi dengan pihak ketiga melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Mengingat keterbatasan anggaran daerah, BPBD diminta lebih proaktif menjalin kerja sama dengan perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di Tanah Bumbu.
“Perlu dibentuk forum sinkronisasi program CSR perusahaan agar selaras dengan peta risiko bencana yang disusun BPBD, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” pungkasnya.
