INTERAKSI.CO, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara baru khusus sektor tekstil menyusul pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.
Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan industri tekstil nasional serta menjaga roda ekonomi tetap berjalan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin aktivitas ekonomi yang selama ini ditopang Sritex berhenti begitu saja, meskipun perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit.
“Berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex, saat ini masih dalam proses. Harapannya dalam waktu dekat semuanya bisa diselesaikan, sehingga kegiatan ekonomi Sritex tetap berjalan,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/1/2026).
Baca juga: TNI AU Terjunkan Helikopter Caracal Cari Pesawat ATR yang Hilang di Maros
Prasetyo menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan BUMN baru melalui Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia yang akan fokus menangani sektor tekstil dan garmen. Kehadiran BUMN ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang atas persoalan industri tekstil nasional.
Meski telah dinyatakan pailit, pemerintah menilai kegiatan ekonomi Sritex tetap harus diselamatkan mengingat besarnya peran perusahaan tersebut dalam industri tekstil nasional. Berdasarkan data yang dihimpun, Sritex terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 10 ribu karyawan.
Sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, Sritex selama ini memasok berbagai produk tekstil dan garmen, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor.
“Di sana kurang lebih mempekerjakan 10 ribu karyawan dan memiliki kontribusi ekonomi yang cukup besar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor,” jelas Prasetyo.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar di Hambalang, Bogor, pada 11 Januari 2026.
Menurut Airlangga, industri tekstil dan produk tekstil merupakan sektor strategis yang perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi risiko kebijakan tarif dari Amerika Serikat.
“Kita akan membentuk BUMN baru khusus tekstil, bukan menghidupkan kembali perusahaan lama,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan kajian awal dan akan melanjutkannya dengan penyusunan peta jalan penguatan industri tekstil nasional. Roadmap tersebut mencakup penguatan rantai pasok, modernisasi teknologi, serta peningkatan daya saing ekspor.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat melalui BPI Danantara. Dana ini akan dialokasikan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga mendorong peningkatan ekspor produk tekstil nasional.
“Targetnya, ekspor tekstil kita bisa meningkat dari sekitar 4 miliar dolar menjadi 40 miliar dolar dalam kurun waktu sepuluh tahun, sekaligus memperkuat rantai nilai industri tekstil nasional,” kata Airlangga.
