INTERAKSI.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah efisiensi anggaran dengan memangkas belanja kementerian dan lembaga (K/L), di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia.
Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan, termasuk besaran persentase pemangkasan yang akan diterapkan pada masing-masing kementerian. Namun, pemerintah memastikan bahwa program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus mengendalikan belanja negara yang dinilai terus meningkat akibat pengajuan tambahan anggaran dari berbagai kementerian.
Baca juga: WFH Pasca-Lebaran 2026: Strategi Hemat Energi Pemerintah di Tengah Tekanan Harga Minyak
Ia menyebut, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah efisiensi sekitar 10 persen dari total anggaran kementerian/lembaga. Meski demikian, angka tersebut belum final karena masih dalam proses diskusi dan penyesuaian.
“Anggaran baru akan dibatasi, dan pengajuan tambahan akan diseleksi lebih ketat agar belanja negara tetap terkendali,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa program strategis seperti bantuan sosial (bansos) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan terdampak kebijakan efisiensi ini.
Menurutnya, program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan tidak boleh dihentikan hanya karena tekanan ekonomi.
“Masih banyak cara lain untuk melakukan penghematan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Prabowo.
Hal senada disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memastikan bahwa bansos tetap aman, bahkan berpotensi ditambah jika diperlukan.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran hanya akan menyasar belanja yang bersifat non-prioritas, seperti kegiatan seremonial atau program yang masih bisa ditunda.
“Yang menyangkut kebutuhan rakyat tidak akan dipotong. Justru bisa ditingkatkan jika diperlukan,” ujarnya.
Pemerintah menilai langkah efisiensi ini sebagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara lebih tepat sasaran.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap setiap pengeluaran negara dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan kelompok rentan di tengah ketidakpastian global.
