INTERAKSI.CO, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, optimistis bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan menjadi pusat pemerintahan pada tahun 2028, meski saat ini anggaran pembangunannya diblokir.
“IKN ini sesuai dengan target Presiden, pada 2028 kita sudah pindah ke Ibu Kota Baru di IKN,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025). Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan IKN masih berjalan sesuai rencana meski terdapat hambatan anggaran.
Strategi Kementerian PU Hadapi Blokir Anggaran
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa seluruh anggaran kementeriannya yang dialokasikan untuk pembangunan IKN diblokir akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang memangkas anggaran Rp 81 triliun. Hal ini mempengaruhi sejumlah proyek, termasuk pembangunan jembatan dan jalan nasional.
“Anggaran kami diblokir semua, jadi sulit untuk melaporkan progres proyek. Kami akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan untuk mencari solusi,” ujar Dody.
Meski demikian, Bahlil menyebut Kementerian PU telah menyiapkan strategi khusus agar pembangunan IKN tetap berjalan. Namun, ia enggan mengungkapkan detail strategi tersebut, menyerahkannya sepenuhnya kepada Menteri PU.
“Strategi penyelesaiannya ada di Kementerian PU. Kami nggak bisa terlalu mendalami, yang pasti target tetap 2028,” tegas Bahlil.
Baca juga: Presiden Prabowo: Pers Harus Utamakan Kepentingan Bangsa dan Waspada Disinformasi
Komitmen Pemerintah di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo
Bahlil menegaskan bahwa keputusan terkait pembangunan IKN sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan siap mengikuti arah kebijakan Presiden terkait pemindahan ibu kota.
“Helicopter view soal masa depan negara itu milik Presiden dan Wakil Presiden. Kami sebagai menteri mengikuti arahan itu,” kata Bahlil.
Mencari Solusi atas Blokir Anggaran
Dody Hanggodo berencana menghadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran dan mencari tambahan dana. Meski saat ini anggaran terbatas, ia tetap optimistis proyek IKN bisa berjalan.
Sikap optimisme ini didukung oleh keyakinan pemerintah bahwa Ibu Kota Nusantara adalah proyek strategis yang penting untuk masa depan Indonesia.
Target untuk mulai memindahkan pemerintahan pada 2028 tetap menjadi prioritas, meski ada hambatan anggaran dan tantangan teknis di lapangan.
Dengan berbagai strategi yang disiapkan dan komitmen pemerintah yang kuat, pemindahan ibu kota diharapkan dapat terealisasi tepat waktu.
