INTERAKSI.CO, Jakarta – Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan militer Amerika Serikat atas perintah Presiden Donald Trump memicu gelombang kontroversi di dalam negeri AS.
Langkah drastis ini tidak hanya menuai kritik dari Partai Demokrat, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di kalangan Partai Republik, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sebagai pendukung Trump.
Salah satu suara paling vokal datang dari anggota DPR Marjorie Taylor Greene. Politikus yang identik dengan gerakan Make America Great Again (MAGA) itu mempertanyakan alasan di balik operasi penangkapan Maduro.
Ia meragukan klaim pemerintah bahwa langkah tersebut murni untuk memberantas kejahatan narkotika.
Baca juga: KBRI London Laporkan Dugaan Pelecehan Bendera RI oleh Bonnie Blue ke Otoritas Inggris
Greene bahkan membandingkan tindakan AS terhadap Venezuela dengan sikap Washington yang dinilai belum tegas terhadap kartel narkoba di Meksiko. Menurutnya, jika perang melawan narkoba menjadi alasan utama, seharusnya fokus pemerintah tidak selektif.
Ia juga menuding operasi tersebut sebagai upaya perubahan rezim demi kepentingan geopolitik dan ekonomi, terutama terkait minyak Venezuela.
Greene menyoroti kekecewaan publik AS terhadap keterlibatan militer di luar negeri yang dinilai mahal dan tak berujung.
Dalam pandangannya, baik Partai Republik maupun Demokrat sama-sama turut mempertahankan mesin perang Washington yang selama ini ditolak sebagian pemilih.
Kekhawatiran Dampak Global
Kritik juga datang dari anggota DPR Don Bacon. Meski menyebut penangkapan Maduro berpotensi membawa dampak positif bagi rakyat Venezuela, Bacon mengaku khawatir langkah AS akan menjadi preseden berbahaya di tingkat global.
Ia menilai negara-negara seperti Rusia dan China bisa menggunakan kasus ini sebagai pembenaran untuk tindakan militer sepihak, termasuk di Ukraina atau Taiwan.
Menurut Bacon, meski supremasi hukum diklaim ditegakkan, para pemimpin otoriter bisa memelintir narasi tersebut demi kepentingan mereka sendiri.
Sementara itu, anggota DPR Thomas Massie mempertanyakan konsistensi dasar hukum pemerintah AS.
Ia menilai pembenaran konstitusional yang disampaikan pemerintah tidak sejalan dengan pernyataan pejabat penegak hukum, sehingga menimbulkan keraguan atas legitimasi operasi militer tersebut.
Dari kubu Senat, kritik keras disampaikan oleh Senator Tim Kaine. Ia menegaskan pentingnya peran Kongres dalam setiap keputusan yang berpotensi menyeret AS ke konflik bersenjata.
Kaine mengungkapkan bahwa Senat akan segera melakukan pemungutan suara atas resolusi bipartisan yang bertujuan mencegah perang dengan Venezuela tanpa persetujuan resmi Kongres.
Pemerintah Bela Keputusan
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Luar Negeri Marco Rubio membela keputusan Presiden Trump yang tidak memberi tahu parlemen sebelum operasi dilakukan. Menurutnya, kerahasiaan mutlak diperlukan demi keselamatan dan keberhasilan misi.
Rubio menyebut pemberitahuan kepada Kongres dilakukan setelah operasi selesai. Ia menilai penjelasan di awal justru berisiko membocorkan informasi sensitif.
Trump sendiri menegaskan ketidakpercayaannya pada Kongres, yang menurutnya kerap menjadi sumber kebocoran informasi strategis.
Polemik ini menunjukkan bahwa penangkapan Nicolas Maduro bukan sekadar isu kebijakan luar negeri, melainkan juga membuka kembali perdebatan lama soal batas kewenangan presiden, peran Kongres, dan arah kebijakan militer Amerika Serikat di panggung global.
