INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus merespons tekanan global yang berpotensi melemahkan pertumbuhan dalam negeri.
Salah satu program andalan dalam paket tersebut adalah stimulus transportasi publik yang diberlakukan mulai awal Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kebijakan diskon tarif transportasi yang telah diputuskan dalam rapat terbatas bisa langsung dijalankan.
“Presiden ingin semua diskon yang sudah disepakati, seperti untuk kereta api, jalan tol, dan pesawat, benar-benar mulai berjalan di awal Juni ini,” ujar Erick saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Erick menjelaskan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyusun surat keputusan bersama (SKB) guna mempercepat pelaksanaan kebijakan tersebut.
Baca juga: BMKG Prediksi Cuaca Berawan dan Hujan Ringan di Sejumlah Kota di Indonesia
Rincian Stimulus Transportasi:
-
Diskon Tiket Kereta Api:
Diskon 30 persen untuk 2,8 juta penumpang, dengan alokasi anggaran Rp 300 miliar. -
Subsidi Tiket Pesawat Kelas Ekonomi:
Skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen, dengan anggaran Rp 430 miliar yang menyasar sekitar 6 juta penumpang. -
Diskon Tol dan Moda Lain:
Erick menyebut, diskon juga akan berlaku untuk jalan tol, namun detail teknisnya masih dalam proses finalisasi antarinstansi.
Stimulus ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang tengah melakukan perjalanan libur sekolah, sekaligus mendongkrak aktivitas ekonomi domestik melalui sektor pariwisata dan transportasi.
“Dukungan tarif transportasi ini sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Kita sudah pernah lakukan sebelumnya, jadi pelaksanaannya tidak akan sulit,” jelas Erick.
Sebelumnya, pada 2 Juni 2025, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas dengan jajaran menteri untuk menyusun langkah antisipatif terhadap risiko pelemahan ekonomi global.
Hasilnya, pemerintah menggulirkan berbagai insentif fiskal, termasuk untuk transportasi, pangan, dan UMKM.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan sektor riil, dan mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif.
