INTERAKSI.CO, Doha – Harapan baru mulai menyala bagi Jalur Gaza. Kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang tengah dirundingkan di Doha membuka peluang Qatar untuk mendanai proses rekonstruksi Gaza pascaperang.
Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa fase penghancuran bisa segera berganti menjadi fase pembangunan.
Menurut laporan Ynet, Hamas mengajukan syarat agar gencatan senjata disertai dengan komitmen internasional, termasuk dari Qatar, untuk membiayai rekonstruksi.
Israel dikabarkan telah menyetujui permintaan tersebut secara prinsipil. Beberapa negara lain juga disebut akan turut mengucurkan dana, meskipun belum disebutkan secara spesifik negara mana saja.
Baca juga: Menlu China Kampanyekan Multilateralisme dan Kemitraan Asia Timur
Kesepakatan ini, jika berhasil, akan menjadi sinyal penting bagi masyarakat Gaza bahwa akhir konflik telah di depan mata.
Delegasi Qatar bahkan telah membahas inisiatif ini dalam pertemuan di Washington, berbarengan dengan kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu yang berupaya mempercepat kesepakatan penyanderaan.
Namun, kunci utama keberhasilan perundingan masih terletak pada wilayah strategis Koridor Morag—jalur antara Khan Younis dan Rafah—yang tetap dipertahankan Israel demi menyaring arus pengungsi. Hamas menuntut penarikan total pasukan Israel dari sana.
Sementara itu, seorang pejabat senior Israel kepada Reuters menyatakan gencatan senjata bisa terjadi dalam satu hingga dua pekan. Israel setuju pada gencatan senjata 60 hari, tapi dengan syarat Hamas mulai melucuti senjatanya. Jika tidak, serangan militer akan dilanjutkan.
Dalam perkembangan terpisah, Arab Saudi ternyata berperan besar dalam menggagalkan rencana kontroversial AS dan Israel untuk merelokasi massal warga Gaza ke luar wilayah.
Dilaporkan oleh Walla, rencana relokasi yang diusung Presiden Donald Trump sempat digulirkan dengan skenario mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”. Namun, reaksi keras dari Riyadh menggagalkannya.
Setelah kunjungan Trump ke Arab Saudi dan penandatanganan perjanjian strategis, AS perlahan menarik diri dari rencana tersebut.
Pemerintah Saudi secara terbuka menolak ide pengungsian massal, dan menegaskan kembali posisinya yang tak tergoyahkan dalam mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
“Yang Mulia Putra Mahkota menegaskan tidak akan ada normalisasi dengan Israel tanpa kemerdekaan penuh bagi Palestina,” tegas pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Saudi di platform X.
Kini, dunia menunggu apakah diplomasi, tekanan regional, dan komitmen kemanusiaan akan mengakhiri konflik yang telah menewaskan puluhan ribu jiwa dan menghancurkan hampir seluruh infrastruktur Gaza.
