INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Rentetan banjir bandang, longsor, dan korban jiwa yang terus bertambah di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatra memicu perhatian serius dari Walhi Kalimantan Selatan.
Organisasi lingkungan tersebut menilai bencana yang terjadi harus menjadi peringatan penting bagi Kalsel agar tidak mengalami situasi serupa.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Raden Rafiq mengatakan bencana di Sumatra menunjukkan rapuhnya perlindungan lingkungan di Indonesia. Menurutnya, banjir bandang dan longsor bukan sekadar fenomena alam, melainkan akibat akumulasi kerusakan ekologis yang terus berlangsung.
“Korban jiwa itu bukan angka, itu manusia. Akses terputus, evakuasi terhambat, semuanya menggambarkan betapa mahal harga dari kelalaian menjaga alam. Ini harus menjadi pelajaran bagi Kalsel,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Baca juga: Polres Tanah Bumbu Buka Layanan Pengaduan, dari Kriminal hingga Bencana Alam
Raden menyoroti temuan gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi yang terbawa arus banjir di Sumatra. Ia menyebut keberadaan material tersebut mengindikasikan kuatnya praktik pembalakan liar di kawasan hulu.
“Kayu-kayu itu tidak jatuh dari langit. Itu tanda pembalakan. Ketika kawasan resapan hilang, bencana tinggal menunggu waktu. Kalsel harus waspada karena tekanannya mirip, industri ekstraktif terus meningkat,” tambahnya.
Walhi Kalsel mengajak publik, pemerintah daerah, dan komunitas lokal memperlakukan bencana Aceh dan Sumatra sebagai peringatan dini. Mereka menegaskan bahwa Kalsel masih memiliki peluang mencegah bencana serupa jika tata kelola lingkungan dibenahi dan pengawasan diperketat.
Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel Muhammad Jefry Raharja menyampaikan bahwa Kalsel bukan wilayah asing terhadap bencana besar. Ia mencatat hilangnya lebih dari 150.000 hektare tutupan pohon sejak 2001 sebagai alarm serius yang tidak boleh diabaikan.
Ia menyinggung banjir besar tahun 2021 yang menjadi salah satu bencana terparah dalam sejarah Kalsel, serta longsor di Banjarsari, Angsana, Tanahbumbu pada 2025 yang dipicu aktivitas tambang ilegal.
“Kita sudah punya contoh sendiri. Banjir 2021 bukti rusaknya tata kelola lingkungan. Longsor di Tanah Bumbu juga akibat tambang ilegal. Jadi tragedi di Sumatra harus menjadi cermin. Jangan menunggu bencana baru bertindak,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang secara fisik terlihat jelas di lapangan.
Cecep menegaskan bahwa Kalsel kini berada di titik kritis. Dari total luas wilayah, sekitar 51,57 persen telah dibebani izin konsesi, terutama pertambangan dan perkebunan sawit.
“Dengan kondisi seperti ini, risiko bencana bukan lagi soal kemungkinan, tetapi soal waktu, jika pengelolaan lingkungan tetap berpihak pada kepentingan ekonomi elite,” tegasnya.
