INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali mencatat prestasi di tingkat regional. Kali ini, Kota Banjarbaru meraih peringkat pertama Indeks Kualitas Data (IKADA) se-Kantor Regional (Kanreg) VIII dengan predikat “Sangat Tinggi”.
Tak sekadar berada di posisi teratas, Banjarbaru mencatat nilai sempurna 100,00 dalam penilaian kualitas data tersebut.
Capaian itu menjadi gambaran keberhasilan Pemkot Banjarbaru dalam menjaga akurasi, kelengkapan, serta pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengapresiasi seluruh jajaran yang terlibat dalam pencapaian tersebut. Menurutnya, capaian IKADA bukan hanya soal angka, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Apresiasi atas capaian IKADA Kota Banjarbaru dengan predikat sangat tinggi, rangking kualitas data urutan 1 se-Kanreg VIII dengan total nilai 100,00,” kata Erna Lisa Halaby, Senin (10/8/2026).
Lisa mengatakan kualitas data yang baik menjadi salah satu fondasi dalam mendukung kebijakan sekaligus reformasi birokrasi.
“Keberhasilan ini tentunya sangat bermanfaat dalam dukungan kebijakan dan reformasi birokrasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis data,” ujarnya.
Menurutnya, capaian kualitas data tersebut juga akan berdampak pada pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Data yang akurat dan terus diperbarui dinilai dapat mempermudah berbagai proses administrasi kepegawaian, termasuk layanan karier ASN yang terintegrasi secara digital.
“Pencapaian ini akan mempermudah proses administrasi dan layanan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional melalui ekosistem digital,” tambahnya.
Pemkot Banjarbaru pun berkomitmen mempertahankan kualitas pengelolaan data kepegawaian agar tetap berada pada standar tinggi.
Capaian tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot Banjarbaru membangun birokrasi yang semakin lincah, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah percepatan digitalisasi pemerintahan.
