INTERAKSI.CO, Pelaihari – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2026.
Rakor yang digelar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tanah Laut, Rabu (16/9/2026), dipimpin Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli selaku Ketua TKPKD.
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan sekaligus menyusun langkah penanganan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
HM Zazuli menegaskan, persoalan kemiskinan tidak dapat ditangani oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan kolaborasi antara perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kalau bisa kita evaluasi. Kita harus lebih fokus,” tegasnya.
Ia mendorong agar program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat umum, tetapi diarahkan pada wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Dengan begitu, intervensi pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Laut pada Maret 2025 tercatat sebesar 3 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan yang mencapai 3,84 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan. Namun, pemerintah daerah tetap perlu melakukan evaluasi karena masih terdapat masyarakat yang menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Kepala Bapperida Tanah Laut Afrizal Akbar menjelaskan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan strategi masing-masing.
Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang perlu diterjemahkan ke dalam program konkret, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Ketiga strategi tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor atau cross cutting. Artinya, program yang dijalankan masing-masing perangkat daerah perlu saling terhubung agar intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Koordinasi melalui TKPKD diharapkan dapat memperkuat sinergi tersebut, sekaligus memastikan program penanggulangan kemiskinan memiliki sasaran yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
Dengan koordinasi yang lebih terarah, Pemkab Tanah Laut menargetkan upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya mampu mempertahankan capaian yang sudah ada, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan.
