INTERAKSI.CO, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar oleh dua kementerian yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang disebut terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan penelusuran data pengadaan pemerintah, ICW menemukan kontrak tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025 hingga 2026.
Salah satu pengadaan yang menjadi perhatian adalah jasa penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717 senilai Rp575.655.000. Selain itu, terdapat kontrak jasa kehadiran dalam acara atau event attendance senilai Rp2,52 miliar.
ICW juga mencatat tiga paket pengadaan jasa influencer oleh KKP dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,8 miliar. Berbagai kontrak tersebut menjadi sorotan karena menggunakan anggaran negara untuk kebutuhan publikasi dan komunikasi melalui influencer.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai urgensi belanja tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah mengarahkan penghematan belanja di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pembatasan kegiatan seremonial dan publikasi.
ICW mempertanyakan alasan kementerian mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah untuk jasa influencer, sementara masing-masing instansi telah memiliki biro hubungan masyarakat, kanal media sosial resmi, serta sumber daya komunikasi publik yang dibiayai negara.
Selain aspek efisiensi, ICW turut menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut. Sorotan itu berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat memperoleh kontrak dari kementerian.
Meski demikian, penggunaan jasa influencer oleh pemerintah tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum. Pengadaan tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk proses pemilihan penyedia, kewajaran harga, transparansi kontrak, dan hasil pekerjaan.
Persoalan utamanya adalah sejauh mana belanja tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan setiap anggaran publikasi memiliki tujuan yang jelas, sasaran terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Temuan ICW ini menjadi pengingat bahwa penggunaan uang negara harus terbuka terhadap pengawasan publik. Terlebih, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, setiap belanja pemerintah perlu menunjukkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
