INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Dinamika pengisian jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah nama disebut berpeluang menggantikan Wartono yang telah mengajukan pengunduran diri. Salah satu figur yang mulai diperbincangkan adalah Berry Nahdian Furqon, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan.
Di tengah berkembangnya spekulasi tersebut, Berry diketahui bertolak ke Jakarta pada Selasa (10/11/2026) untuk mengikuti kegiatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Rizki Erimunadi, membenarkan keberangkatan Berry. Ia mengatakan turut mendampingi Berry ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan DPP partai.
“Benar, kemarin tanggal 10 November kami membawa Pak Berry berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan dengan DPP Partai,” kata Rizki saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Keberangkatan tersebut berlangsung ketika nama-nama yang berpotensi mengisi jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru mulai menjadi perbincangan. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang mengaitkan agenda Berry bersama DPP PDI Perjuangan dengan proses pencalonan pengganti Wartono.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Erfa Redhani, mengingatkan pentingnya keterbukaan dan mekanisme demokratis dalam proses pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong.
Menurut Erfa, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Ia menjelaskan, apabila wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, pengisian jabatan dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD. Calon yang akan dipilih berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan kepala daerah terpilih.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru tidak cukup hanya melalui kesepakatan politik antarpihak pengusung. Prosesnya juga harus mengikuti tahapan dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Erfa turut menyoroti proses penjaringan calon di internal partai politik. Ia merujuk Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur bahwa rekrutmen politik harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta ketentuan hukum.
“Seleksi tidak boleh hanya mengedepankan kepentingan elit partai politik,” tegasnya.
Pandangan tersebut menjadi relevan di tengah munculnya sejumlah nama yang diperbincangkan sebagai calon pengganti Wartono. Sebab, partai politik pengusung pasangan kepala daerah terpilih memiliki peran dalam mengusulkan calon sebelum proses pemilihan berlangsung di DPRD Kota Banjarbaru.
Nama Berry sendiri memiliki rekam jejak di pemerintahan maupun organisasi masyarakat sipil. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016–2021. Sebelumnya, Berry juga pernah memimpin Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebagai Direktur Eksekutif Nasional pada periode 2008–2012.
Selain itu, Berry dikenal sebagai akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Ia juga pernah menjabat Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan periode 2018–2023.
Posisinya sebagai salah satu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan turut membuat namanya masuk dalam perbincangan mengenai pengisian jabatan tersebut. Terlebih, Wartono yang mengundurkan diri merupakan kader partai berlambang banteng itu.
Meski demikian, Berry belum memberikan pernyataan terbuka mengenai kemungkinan dirinya masuk dalam bursa calon Wakil Wali Kota Banjarbaru. Karena itu, keberangkatannya ke Jakarta untuk menghadiri agenda DPP PDI Perjuangan belum dapat dimaknai sebagai bagian dari proses pencalonan.
