INTERAKSI.CO, Jakarta – Google menghapus 19.372 kanal YouTube yang terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026.

Jaringan tersebut diketahui menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan kebijakannya, termasuk menyerang pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Temuan itu tercantum dalam laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan Google pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut merinci penindakan terhadap jaringan akun yang dinilai bekerja secara terkoordinasi untuk memengaruhi opini publik melalui platform digital.

Penindakan berlangsung dalam tiga tahap. Pada Juli 2026, Google menghentikan 6.888 kanal YouTube yang membagikan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintah Indonesia dan administrasinya.

Jumlah penindakan meningkat pada Agustus. Google menutup 10.134 kanal yang menyebarkan konten pendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Selanjutnya, pada September 2026, Google kembali menghentikan 2.350 kanal dengan karakteristik konten serupa, yakni mendukung pemerintah Indonesia.

Dalam laporan tersebut, tim Trust & Safety Google menjelaskan bahwa penindakan dilakukan sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang berkaitan dengan Indonesia.

“Kami menghentikan 10.134 channel YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia. Kampanye tersebut membagikan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan mengkritik para pengkritik pemerintah Indonesia,” tulis tim Trust & Safety Google dalam laporan itu.

Google tidak mengungkap identitas pihak yang mengelola jaringan tersebut, termasuk siapa yang berada di balik operasinya maupun sumber pendanaannya.

Laporan Google juga mencatat 17 kanal tambahan yang dihentikan pada Juli. Kanal-kanal itu menyebarkan konten pendukung pemerintah Indonesia dalam sejumlah bahasa, antara lain Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu. Namun, entri tersebut dicatat secara terpisah dari tiga penindakan yang secara khusus dikaitkan dengan Indonesia.

Komdigi Minta Google Beri Penjelasan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut merespons laporan tersebut. Kementerian menyatakan mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital.

Namun, Komdigi menilai penindakan dalam skala besar harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil. Laporan Google dinilai belum menjelaskan secara memadai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran, serta dasar pengaitan jaringan tersebut dengan Indonesia.

Karena itu, Komdigi menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Google. Kementerian juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus tetap berlaku bagi seluruh masyarakat, baik yang mendukung maupun mengkritik pemerintah.

Penindakan ini kembali menyoroti persoalan operasi pengaruh terkoordinasi di ruang digital. Di satu sisi, platform digital memiliki tanggung jawab untuk memberantas manipulasi opini publik. Di sisi lain, keterbukaan mengenai dasar penghapusan akun diperlukan agar kebijakan moderasi tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.

Author