INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan dalam menertibkan dan mengawasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya.

Menurut Bang Dhin, penertiban tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi, berjalan tertib dan tepat sasaran. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran atas langkah penertiban SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya. Ini merupakan bentuk pengawasan yang dibutuhkan masyarakat agar distribusi BBM berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Bang Dhin.

Ia menegaskan, persoalan distribusi BBM tidak boleh dianggap sepele. Ketidaktertiban penyaluran dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, petani, pelaku UMKM, pengemudi angkutan umum, serta kelompok masyarakat yang bergantung pada ketersediaan BBM.

“Jangan sampai masyarakat harus mengantre berjam-jam, sementara ada pihak tertentu yang justru memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan bisnis ilegal. Subsidi negara harus dinikmati oleh mereka yang memang berhak,” tegasnya.

Bang Dhin berharap penertiban tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi menjadi agenda pengawasan berkelanjutan yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Polda Kalsel, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah daerah, Satgas BBM Provinsi Kalimantan Selatan, serta instansi terkait lainnya. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dari tingkat penyalur hingga masyarakat penerima.

“Kami berharap penertiban ini tidak berhenti di Banjarbaru. Pengawasan harus menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk SPBU yang berada di jalur distribusi utama, kawasan pertambangan, perkebunan, dan wilayah pesisir,” lanjutnya.

Selain pengawasan, Bang Dhin meminta aparat menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Bentuk penyimpangan yang perlu menjadi perhatian antara lain penyalahgunaan barcode, pengisian berulang secara tidak sah, penimbunan, serta praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi lainnya.

“Tidak boleh ada ruang bagi mafia BBM. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengawasan juga harus dilakukan secara profesional agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Bang Dhin menegaskan dukungannya terhadap sinergi pengawasan dan penegakan hukum untuk mewujudkan tata kelola distribusi energi yang lebih adil dan akuntabel. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaannya sejalan dengan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BBM DPRD Kalimantan Selatan.

“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan ladang keuntungan bagi segelintir orang atau oknum. Negara harus hadir memastikan setiap liter BBM bersubsidi sampai kepada yang berhak,” pungkas Bang Dhin.

Author