INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Komisi III DPRD Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja, konsultasi, dan koordinasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin, Kamis (6/8/2026), guna memperjuangkan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin. Turut mendampingi Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III H. Abdul Kadir, H. Jumron AR, Masripay, dan Sayid Sultan Hasan.
Kunjungan tersebut juga diikuti Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, serta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Rombongan diterima Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Farman Ali.
Dalam pertemuan itu, DPRD Tanah Bumbu menyampaikan lima usulan prioritas pembangunan infrastruktur yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
H. Hasanuddin mengatakan, salah satu usulan utama adalah pembangunan jembatan kembar di perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, kondisi jembatan yang ada saat ini sudah tidak memadai karena berada di jalur menikung dan menurun dengan lebar yang terbatas sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan, terutama bagi kendaraan bertonase besar.
“Yang kami perjuangkan pertama adalah pembangunan jembatan perbatasan antara Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Kondisi jembatan saat ini sudah tidak lagi memadai sehingga kami mengusulkan penambahan menjadi jembatan kembar demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas,” ujar H. Hasanuddin.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan percepatan pembangunan jembatan penghubung kawasan Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti di Kecamatan Kusan Tengah. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung kawasan agropolitan pangan yang telah ditetapkan di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, Komisi III turut meminta perhatian terhadap penanganan Jalan Alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu yang belakangan beberapa kali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas.
“Walaupun status jalannya merupakan kewenangan provinsi, kami berharap BPJN dapat bersinergi dalam memberikan dukungan agar penanganannya bisa dipercepat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mendorong pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Gunung Besar dengan Desa Pulau Burung, Kecamatan Simpang Empat.
Menurutnya, jembatan tersebut akan membuka akses masyarakat sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu turut mendampingi usulan ini, termasuk dari Dinas PUPR, agar dukungan teknis yang disampaikan kepada pemerintah pusat semakin kuat,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, mengatakan pihaknya juga membahas progres pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut yang merupakan proyek pemerintah pusat.
Selain itu, rombongan turut menanyakan perkembangan pembangunan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru yang hingga kini masih menjadi harapan masyarakat kedua daerah.
“Kami juga menanyakan progres pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru. Selain itu, kami mendapat penjelasan mengenai pembangunan jalan menuju Sungai Dua Laut yang merupakan program pemerintah pusat dan diharapkan semakin meningkatkan konektivitas wilayah,” ujar I Wayan Sudarma.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap seluruh usulan pembangunan dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat sehingga mampu meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
 XI Banjarmasin.){kind=link}