INTERAKSI.CO, Batulicin – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani. Sementara Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, yang membacakan sambutan Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), atas kerja sama dalam penyusunan Propemperda 2027.

Ia menegaskan, penyusunan Propemperda telah diselaraskan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2030, dengan visi BerAKSI menuju Tanah Bumbu yang maju, makmur, dan beradab.

Bupati juga meminta seluruh kepala perangkat daerah bersama Bagian Hukum Setda segera menyiapkan naskah akademik, kajian, dan rancangan peraturan daerah secara matang. Pelibatan masyarakat, akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya juga dinilai penting dalam proses pembentukan perda.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Tanah Bumbu, Muhammad Jaelani, membacakan keputusan penetapan Propemperda 2027. Dalam keputusan tersebut ditetapkan 10 Raperda prioritas, terdiri dari delapan usulan pemerintah daerah dan dua inisiatif DPRD.

Sepuluh Raperda tersebut meliputi:

1. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Milenial.
3. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
5. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
6. Perubahan Perda tentang RPJMD Tahun 2025–2029.
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
9. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
10. APBD Tahun Anggaran 2028.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan penetapan Propemperda Tahun Anggaran 2027 oleh pimpinan DPRD bersama pihak terkait.

Dengan ditetapkannya 10 Raperda prioritas tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan segera menindaklanjuti proses penyusunan dan pembahasannya sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan.

Author