INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Pelatihan Integritas Lembaga Eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (29/10/2025).
Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya dibuka di Mahligai Pancasila Banjarmasin dengan peserta dari unsur legislatif dan kepala dinas. Di Rattan Inn, para pejabat eselon II, termasuk kepala dinas dan kepala biro lingkungan Pemprov Kalsel, menjadi peserta utama.
Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo meninjau langsung pelaksanaan pelatihan yang dibagi ke dalam delapan kelompok. Para peserta mengikuti metode pembelajaran learning tournament untuk memperkuat pemahaman materi secara interaktif.
Baca juga: Gubernur Kalsel Bantah Isu Dana Mengendap Rp5,165 Triliun: Hanya Kesalahan Input Bank
Pelatihan ini dipandu oleh Ary Ginanjar Agustian, pendiri ESQ Group, yang dikenal luas sebagai penggagas konsep Emotional Spiritual Quotient dalam pembentukan karakter kepemimpinan.
Dalam arahannya, Muhidin menegaskan pentingnya pelatihan integritas sebagai pondasi membangun pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Ikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan serius. Jika ada yang belum dipahami, langsung tanyakan. Terima kasih kepada KPK dan narasumber atas ilmu yang diberikan,” ujarnya.
Gubernur mengatakan pembekalan dari KPK menjadi pedoman dalam mencegah penyimpangan dan praktik korupsi di lingkungan kerja. Ia menekankan bahwa setiap pejabat harus memahami etika dalam menjalankan tugas agar tidak merugikan negara.
“Kita menguatkan pencegahan korupsi supaya kita bekerja dengan benar dan tidak melanggar aturan,” tegasnya.
Muhidin menuturkan komitmennya menjalankan pemerintahan yang transparan di Kalimantan Selatan. Ia berharap seluruh pejabat dapat menerapkan nilai integritas dalam setiap keputusan dan program pembangunan.
“Saya ingin kepemimpinan ini bersih dari masalah hukum. Kita bekerja jujur dan fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pelatihan integritas ini diharapkan mampu memperkuat budaya antikorupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan agar semakin efektif dan berintegritas.
