INTERAKSI.CO, Jakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan terus aktif menggali sumber bantuan, khususnya dari pemerintah pusat.
Dengan komunikasi intensif dan pendekatan yang bersinergi bersama BPBD kabupaten/kota, upaya tersebut berhasil membuahkan hasil yang optimal.
Pada tahun anggaran 2025, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI memastikan akan memberikan bantuan peralatan mitigasi berupa sistem peringatan dini banjir kepada Kalimantan Selatan.
Plt Kepala BPBD Provinsi Kalsel, M. Fitri Hernadi, melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menyampaikan kepastian tersebut.
“Alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2025, Kalsel kembali mendapatkan bantuan peralatan mitigasi berupa sistem peringatan dini bencana banjir sebanyak 11 unit lengkap dengan perangkat digital,” ungkap Bambang saat dihubungi pada Minggu (22/12/2024).
Bambang menjelaskan, kepastian bantuan ini diperoleh setelah konsultasi terkait peluang bantuan peralatan mitigasi bencana dilakukan dengan Deputi Pencegahan Direktorat Pencegahan Dini BNPB RI pada Jumat (20/12/2024).
Respon positif dari BNPB merupakan tindak lanjut dari usulan Kalsel yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2024.
Menurut Bambang, pemerintah pusat mengarahkan bantuan ke Kalsel karena program mitigasi yang telah berjalan aktif, serta potensi ancaman banjir besar seperti yang pernah terjadi pada tahun 2021.
Bantuan tersebut berupa perangkat diseminasi bencana yang terdiri atas 11 unit tower pemancar setinggi 20 meter. Tower ini akan dipasang di enam kabupaten/kota, dengan fitur pancaran suara peringatan dini terkait informasi awal kebencanaan yang mampu menjangkau radius 2 kilometer.
“Sebaran bantuan mencakup Kabupaten Banjar (2 unit), Kabupaten Tabalong (2 unit), Kota Banjarmasin (3 unit), Kabupaten Hulu Sungai Utara (1 unit), dan Kabupaten Balangan (1 unit),” jelas Bambang.
Ia menambahkan, upaya peningkatan layanan mitigasi, kedaruratan bencana, serta penanganan pasca-bencana merupakan arahan langsung dari Gubernur Kalsel, H. Muhidin. Gubernur meminta semua institusi pelayanan publik, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk terus berinovasi dan bekerja secara optimal dengan sistem kerja yang terukur.
Senada dengan Bambang, Analis Bencana Direktorat Peringatan Dini BNPB, Muhammad Noval Zhaky, menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan akan dimulai pada tahun anggaran 2025. Pemerintah pusat (BNPB) akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa yang rawan bencana.
“Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas pemanfaatan peralatan tersebut,” ujar Muhammad Noval.
Selain Kalsel, beberapa provinsi lain juga akan menerima bantuan sistem peringatan dini bencana banjir pada 2025, di antaranya Provinsi Gorontalo (1 unit) dan Provinsi Bali (11 unit).
