INTERAKSI.CO, Jakarta – Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Pertemuan ini dilakukan untuk menghimpun masukan terkait percepatan reformasi kepolisian, terutama dari kelompok yang selama ini aktif dalam isu hak asasi manusia dan kemanusiaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi organisasi masyarakat yang sebelumnya mengajukan permohonan audiensi.
Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan bersifat konstruktif dan relevan dengan kebutuhan pembenahan institusi kepolisian.
Baca juga: DPR Sahkan Revisi KUHAP di Tengah Penolakan Publik
Jimly menyampaikan bahwa usulan yang diterima masih memerlukan pendalaman sebelum disusun menjadi rekomendasi kebijakan. Ia meminta setiap organisasi mengirimkan masukan tertulis secara lebih rinci dalam jangka waktu satu bulan mendatang.
Ia menekankan agar setiap usulan tidak hanya memaparkan permasalahan, tetapi turut disertai tawaran solusi.
Ia juga memastikan komisi membuka ruang luas bagi organisasi untuk menjaring pandangan dari jejaring mereka.
“Kebijakan baru yang kami rumuskan harus benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Melalui audiensi ini, komisi menilai pentingnya membangun sinergi antara Polri dan masyarakat sipil guna mendorong proses reformasi yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Salah satu pihak yang hadir adalah Human Rights Working Group (HRWG). Direktur Eksekutif HRWG, Daniel Awigra, menyoroti perlunya penguatan sistem internal Polri, termasuk pada aspek rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan penerapan meritokrasi untuk meningkatkan profesionalitas.
Daniel juga menilai penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai langkah penting untuk memperkuat pengawasan eksternal serta meningkatkan akuntabilitas institusi kepolisian.
