INTERAKSI.CO, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan perbaikan menyeluruh di tengah citra negatif yang terus melekat.
Ia menyebut instansi tersebut terancam dibekukan dan digantikan oleh perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), seperti praktik yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.
Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan tanpa intervensi. Menurutnya, DJBC berada dalam posisi genting karena penilaian publik yang memburuk sekaligus tuntutan kinerja yang semakin tinggi.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden, satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya beri waktu untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis kemarin.
Baca juga: PBNU Tetapkan Yahya Cholil Staquf Tak Lagi Menjabat Ketua Umum
Ia menegaskan bahwa kegagalan dalam proses perbaikan akan membuat opsi pembekuan menjadi tak terhindarkan. Seluruh fungsi kepabeanan berpotensi dialihkan ke SGS jika kinerja DJBC tidak menunjukkan perubahan signifikan.
“Kalau tidak bisa memperbaiki kinerja dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan dan diganti SGS seperti zaman dulu,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.
16.000 Pegawai Terancam Kehilangan Pekerjaan
Purbaya menambahkan bahwa ancaman tersebut dipahami betul oleh internal Bea Cukai. Ada sekitar 16.000 pegawai yang berada dalam risiko dirumahkan apabila instansi gagal melakukan reformasi.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” ujarnya.
Salah satu langkah pembenahan yang sedang berjalan adalah penerapan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) di sejumlah stasiun Bea Cukai. Teknologi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses kepabeanan dan mendeteksi penyelewengan, termasuk under invoicing.
“Kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman,” jelas Purbaya.
Ia optimistis bahwa DJBC dapat bekerja lebih profesional dengan peningkatan teknologi dan pembenahan internal yang dilakukan secara simultan.
Purbaya juga menyoroti citra Bea Cukai yang dianggap kurang baik di mata publik maupun pimpinan negara. Ia mengaku telah menyampaikan langsung persoalan tersebut saat rapat internal dengan jajaran DJBC.
“Saya bilang, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, dan di pimpinan tertinggi. Jadi harus diperbaiki dengan serius,” tegasnya.
Pemerintah berharap upaya pembenahan ini mampu mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperkuat layanan kepabeanan sebagai salah satu pintu penting dalam aktivitas ekonomi nasional.
