INTERAKSI.CO, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turut menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Permintaan itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” tegas Sri Mulyani.
Menurutnya, APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.
Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengentaskan kemiskinan.
Baca juga: Mama Khas Banjar Dibuka Lagi, Menteri UMKM: Momentum Kemenangan Bersama
Sri Mulyani menekankan pentingnya peran Polri dalam mengawal pelaksanaan program prioritas, menjaga kepercayaan publik, serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami berharap Kepolisian menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga ekonomi bisa bergerak secara baik,” lanjut Menkeu.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyoroti sinergi yang telah terbangun antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai dan dukungan terhadap kepatuhan pajak.
Menkeu juga mengingatkan bahwa tantangan global seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa serta memudarnya tata kelola multilateral menuntut Indonesia memperkuat ketahanan nasional dari berbagai sisi—ekonomi, pertahanan, hingga keamanan.
“Sebagai bangsa besar, kita harus terus meneliti dan mengevaluasi cara mengelola negara. Agar amanat konstitusi yaitu ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ benar-benar dapat terwujud,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Sri Mulyani berharap kerja sama strategis antara Kemenkeu dan Polri dapat terus diperkuat, demi menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
