INTERAKSI.CO, Banjarmasin – DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan menawarkan lima program strategis berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan DPD PDI Perjuangan Kalsel dalam menanggapi publikasi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026 yang diterbitkan BPS. Partai mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan di Banua, namun menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Berdasarkan data BPS yang disoroti PDI Perjuangan Kalsel, ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,22 persen pada 2025. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp305 triliun.
Pada periode yang sama, angka kemiskinan tercatat 3,73 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,16 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,10.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel H.M. Syaripuddin mengapresiasi capaian tersebut. Namun, menurutnya, angka makro perlu dibaca bersama dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Kami bersyukur dan mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh elemen masyarakat Banua. Namun angka rata-rata tidak boleh membuat kita lengah. Di balik angka itu, masih ada 168 ribu saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar Syaripuddin.
Lima Persoalan Jadi Perhatian
PDI Perjuangan Kalsel mencermati sejumlah persoalan dalam data pembangunan daerah.
Pertama, sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kalsel dengan kontribusi 27,53 persen. Di sisi lain, nilai ekspor disebut mengalami penurunan 13 persen menjadi US$10,14 miliar.
Kedua, tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi di sejumlah daerah. PDI Perjuangan menyoroti Banjarmasin sebesar 6,49 persen, Tanah Bumbu 6,05 persen, dan Kotabaru 5,93 persen.
Ketiga, masih terdapat 184 desa yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi hambatan dalam pemerataan akses informasi dan layanan digital.
Keempat, inflasi meningkat dari 1,95 persen menjadi 3,66 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lebih dari separuh pengeluaran rumah tangga digunakan untuk kebutuhan makanan.
Kelima, persoalan kemiskinan dan stunting dinilai masih membutuhkan penanganan yang lebih terpadu dan berbasis data sasaran.
Syaripuddin mengatakan Kalsel perlu mulai menyiapkan sektor ekonomi yang mampu bertahan ketika sumber daya tambang semakin terbatas.
“Kekayaan tambang adalah titipan yang suatu saat habis. Sesuai semangat Trisakti Bung Karno, Kalimantan Selatan harus berdikari secara ekonomi. Sektor yang bertahan melampaui usia tambang harus dibangun mulai hari ini: pertanian, industri pengolahan, dan UMKM rakyat,” tegasnya.
Lima Program Strategis
Berdasarkan persoalan tersebut, DPD PDI Perjuangan Kalsel mendorong pemerintah daerah bersama DPRD menjalankan lima program strategis.
Pertama, transformasi ekonomi pascatambang. PDI Perjuangan mendorong agar dana CSR dan reklamasi dapat diarahkan untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Kedua, penciptaan lapangan kerja berbasis wilayah. Program yang ditawarkan mencakup penguatan pelatihan vokasi serta pengembangan 60.949 unit industri mikro dan kecil di Kalsel. Data BPS menunjukkan jumlah usaha industri mikro dan kecil di Kalsel mencapai 60.949 unit berdasarkan Survei IMK 2024.
Ketiga, desa terhubung. PDI Perjuangan mendorong penuntasan persoalan blankspot di 184 desa, dengan prioritas antara lain Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
Keempat, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Produksi padi yang disebut mencapai 1,18 juta ton dinilai perlu dipertahankan. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat operasi pasar menjelang periode yang berpotensi mengalami kenaikan harga pangan.
Kelima, pengentasan kemiskinan dan stunting secara terpadu. PDI Perjuangan mendorong integrasi bantuan sosial, sanitasi, dan layanan gizi dengan menggunakan basis data sasaran yang sama.
Syaripuddin mengatakan jajaran PDI Perjuangan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota akan mengawal program tersebut dalam pembahasan anggaran.
“PDI Perjuangan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota akan mengawal program-program ini dalam pembahasan anggaran. Kami siap bergotong royong dengan semua pihak, karena membangun Banua adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
PDI Perjuangan Kalsel juga mengajak masyarakat, akademisi, dan dunia usaha ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan serta memberikan masukan. Menurut partai tersebut, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.
