INTERAKSI.CO, Kotabaru – Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan RI melalui Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas permohonan dukungan pemanfaatan kawasan konservasi untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan baru milik Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Pembangunan pelabuhan tersebut direncanakan sebagai salah satu upaya memperkuat konektivitas antara wilayah kepulauan dan daratan Kotabaru yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses penyeberangan.
Muhammad Rusli menjelaskan, kondisi geografis Kotabaru yang terbagi menjadi wilayah kepulauan dan daratan membuat transportasi penyeberangan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.
Saat ini, layanan penyeberangan masih mengandalkan dua pelabuhan milik swasta dengan kapasitas yang dinilai terbatas. Di sisi lain, mobilitas masyarakat terus meningkat.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan pelabuhan milik Pemda yang mudah diakses semua,” kata Muhammad Rusli.
Akses Pelabuhan Sudah Mulai Dibangun
Pemkab Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan baru di lokasi yang berada di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan minyak yang telah ada.
Pelabuhan tersebut nantinya direncanakan dikelola oleh perusahaan daerah untuk kepentingan masyarakat.
Sejumlah pekerjaan pendukung juga telah dilakukan pemerintah daerah. Jalan akses sepanjang sekitar 2 kilometer dari pusat perkantoran menuju bibir sungai telah dikerjakan.
Namun, setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40-50 meter, masih terdapat jalan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer yang berada di kawasan cagar alam.
Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan akses menuju wilayah Kotabaru daratan. Karena itu, Bupati meminta dukungan Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan kawasan tersebut untuk pembangunan jalan penghubung.
Pemkab berharap akses sepanjang 2,5 kilometer tersebut dapat memperoleh solusi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pembangunan konektivitas menuju pelabuhan dapat dilanjutkan.
Ditargetkan Dibangun Mulai 2028
Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru tersebut ditargetkan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Kotabaru.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Kotabaru menyiapkan perencanaan anggaran yang ditargetkan mulai dialokasikan pada 2028.
Muhammad Rusli menilai keberadaan pelabuhan milik pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan akses masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Ini kebutuhan mendasar masyarakat. Kami mohon dukungan pemerintah pusat agar pelabuhan segera terwujud, menunjang konektivitas, dan mewujudkan Kotabaru Hebat,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru.
Rombongan Pemkab Kotabaru disambut langsung Yana Juhana, Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI.
Dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kawasan konservasi sekaligus mempercepat rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan baru di Kotabaru.
