INTRERAKSI.CO, Kotabaru – DPRD Kabupaten Kotabaru bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pemberian toleransi bagi nelayan yang masih mengurus dokumen kapal hingga akhir Desember 2026. Kesepakatan ini diharapkan dapat membantu nelayan tetap menjalankan aktivitasnya di tengah kendala administrasi perkapalan.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru Zaenal Arifin, perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru-Batulicin, Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili masyarakat dan kelompok nelayan.
Dalam pertemuan itu, Usman menyampaikan keluhan nelayan mengenai keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Persoalan tersebut berdampak pada tertundanya aktivitas melaut dan bertambahnya biaya operasional.
Nelayan berharap ada kepastian mengenai waktu penyelesaian dokumen serta koordinasi yang lebih baik antara pemilik kapal dan instansi terkait. Dengan begitu, persoalan administrasi tidak terus menghambat mata pencaharian masyarakat pesisir.
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan KSOP Batulicin melalui Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
Pihak KSOP, katanya, akan berupaya memperbaiki pelayanan agar proses penerbitan sertifikat kapal berjalan lebih cepat. Pemilik kapal juga diminta segera melengkapi persyaratan administrasi yang masih kurang.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru Zaenal Arifin menyampaikan bahwa pihaknya memberikan toleransi terkait rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen.
Toleransi tersebut diberikan hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap diwajibkan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan agar aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani turut mendukung koordinasi lintas instansi untuk membantu penyelesaian persoalan administrasi kapal nelayan. Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran tetap berjalan.
Dalam RDP itu, anggota DPRD menekankan pentingnya solusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Keterlambatan dokumen tidak hanya berdampak pada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal dan keluarga nelayan yang bergantung pada penghasilan dari kegiatan melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru Suwanti menyampaikan beberapa kesepakatan. Di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan segera melengkapi dokumen perikanan.
Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan persoalan dokumen perikanan.
Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi kapal tanpa mengabaikan ketentuan keselamatan pelayaran. Dengan demikian, nelayan memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas melaut dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
