INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendorong pemerintah provinsi bersama 13 kabupaten/kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dan gangguan distribusi kebutuhan pokok.
Ia mengusulkan penyusunan peta risiko, pendataan stok pangan dan air bersih, serta kesepakatan protokol distribusi darurat. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi ketika terjadi bencana, gangguan layanan, maupun hambatan akses antarwilayah.
Menurut Bang Dhin, penyediaan cadangan pangan bukan berarti daerah sedang menghadapi kelaparan atau memastikan krisis akan terjadi. Sebaliknya, persediaan yang dikelola dengan baik merupakan bentuk perlindungan dan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan.
“Pemikiran Bung Karno mengingatkan kita bahwa pangan berkaitan dengan hidup-matinya bangsa. Kekuatan daerah juga terlihat dari kemampuannya memastikan masyarakat tetap mendapat pangan dan air bersih ketika krisis terjadi,” ujar Bang Dhin.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah menyatukan data risiko banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, hingga potensi gangguan akses transportasi.
Data tersebut perlu dilengkapi informasi mengenai ketersediaan pangan, lokasi gudang, pemasok, masa simpan, kebutuhan harian, serta kontak penanggung jawab. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan dan menentukan jalur distribusi yang masih bisa digunakan.
Pendataan juga perlu mencakup ketersediaan air bersih. Informasi yang dihimpun antara lain sumber air, fasilitas pengolahan, kapasitas desain, volume yang benar-benar dapat dimanfaatkan, status operasional, hasil pengujian mutu, hingga jangkauan distribusinya.
Bang Dhin menilai kesiapsiagaan tersebut semakin penting karena awal musim hujan di Kalimantan Selatan diperkirakan berlangsung secara bertahap. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, sekitar 49,3 persen wilayah diperkirakan memasuki musim hujan pada November 2026, sedangkan 50,7 persen lainnya pada Desember.
Perbedaan waktu masuknya musim hujan di setiap wilayah membuat pemantauan kondisi cuaca dan potensi bencana perlu disesuaikan dengan informasi lokal terbaru.
“Jangan menunggu jalur terputus atau stok menipis baru bergerak. Data harus diperbarui, siapa yang bertanggung jawab harus jelas, dan mekanisme bantuan harus dipahami sampai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa,” katanya.
Selain memperkuat pendataan, Bang Dhin mendorong pengelolaan cadangan pangan secara bergilir agar persediaan tetap layak digunakan. Pemerintah daerah juga perlu melibatkan petani, nelayan, koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), Perum Bulog, serta pelaku usaha lokal.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketersediaan pangan, tetapi juga mendukung produksi dan perekonomian daerah.
Ia turut menekankan pentingnya protokol distribusi darurat yang jelas. Mekanisme tersebut perlu mengatur tahapan pemantauan, verifikasi kebutuhan, permintaan dukungan, penetapan alokasi, pengiriman, serah terima, pelaporan stok, hingga evaluasi.
Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan harus mengutamakan keselamatan warga, terutama masyarakat di wilayah terisolasi, fasilitas pelayanan dasar, serta kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.
“Ini kerja kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat Banua. Pangan dan air bersih harus tetap tersedia ketika keadaan sulit, dan pemerintah harus memiliki data serta cara kerja yang siap dijalankan,” tutup Bang Dhin.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki sistem antisipasi yang lebih terkoordinasi sehingga kebutuhan pangan dan air bersih masyarakat Kalimantan Selatan tetap terjaga saat menghadapi situasi darurat.
