INTERAKSI.CO, Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie memberikan konfirmasi singkat ketika dimintai keterangan mengenai kabar tersebut. Ia membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyerahkan surat kepada Presiden.
“Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan.
Baca juga: ICW Soroti Pengadaan Jasa Influencer Rp14,69 Miliar untuk Perusahaan Terafiliasi Raffi Ahmad
Sebelum penyerahan surat tersebut, Gibran diketahui telah bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
Menurut Prasetyo, keputusan tersebut disampaikan di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran.
Kabar pengunduran diri itu muncul bersamaan dengan bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menyerahkan usulan tersebut kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Usulan HMP itu berkaitan dengan polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Para pengusul menilai persoalan dokumen pendidikan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional dan pengawasan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya menyampaikan bahwa usulan dari 120 anggota tersebut telah diterima pimpinan DPR. Jumlah itu melampaui persyaratan minimal pengusul dan berasal dari delapan fraksi.
Sesuai agenda yang disampaikan pimpinan DPR, usulan HMP semula dijadwalkan masuk dalam pembahasan rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, pengunduran diri Gibran dan usulan HMP merupakan dua proses yang perlu dibedakan. Pengunduran diri berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong, sedangkan HMP merupakan hak pengawasan DPR yang dapat menjadi bagian dari proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, proses pemberhentian melalui jalur DPR memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, termasuk tahapan pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi.
Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana proses pengunduran diri Gibran ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai ketentuan konstitusi.
