INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberi pesan penting bagi insan pers nasional dalam peringatan Hari Pers Nasional 2025 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (9/2/2025). Presiden Prabowo mengingatkan agar pers Indonesia selalu mengutamakan kepentingan bangsa.
Prabowo juga meminta pers nasional waspada terhadap upaya mengendalikan pemikiran dan memengaruhi opini rakyat dengan menggunakan modal besar. “Walau kita menjunjung tinggi kebebasan pers, tetapi kita harus selalu waspada terhadap penyebaran informasi yang tidak benar, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, dan upaya memecah belah bangsa. Ini harus selalu kita waspadai,” ucap Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disiarkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2/2025).
Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa pers Indonesia pada akhirnya akan selalu setia pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Ia meminta insan pers untuk menjadi pers Pancasila, yaitu pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa. “Pers harus berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesan Prabowo.
Pesan penting dari Presiden Prabowo ini sejalan dengan amanat yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Minggu (9/2/2025).
Fadli Zon mengatakan bahwa pers berperan sangat penting dalam kehidupan bangsa karena pers merupakan penjaga memori kolektif bangsa. Ia menyebutkan bahwa pers yang baik adalah pers yang mengajar dan mendidik, bukan sekadar mengabarkan.
Menteri Fadli Zon juga mengajak insan pers untuk merenungkan kembali peran pers dalam menjaga kedaulatan bangsa dan ketahanan sosial. “Pers memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan pangan. Bukan hanya mengabarkan, tetapi juga mengawal kebijakan dan mengawasi transparansi dalam sektor vital dan pangan. Tanpa jurnalisme berbasis data, masyarakat bisa terjebak dalam disinformasi,” ujar Fadli Zon.
Setelah memberikan sambutan, Menteri Fadli Zon menerima buku Bumi Lambung Mangkurat yang diserahkan oleh Plh. Sekdaprov Kalsel. Menteri Fadli Zon pun memberikan buku tentang pewayangan kepada tuan rumah HPN 2025.
Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun mengatakan bahwa PWI ingin kembali ke jati diri untuk aktif menjaga kedaulatan bangsa. “PWI merah putih dan NKRI harga mati. Pers harus menjaga kedaulatan bangsa, yang merupakan warisan yang diturunkan para pendahulu berdasarkan keputusan Kongres PWI Pertama, 9 Februari 1946 di Solo,” kata Hendry dalam sambutannya pada acara puncak HPN 2025.
Salah satu bentuk dukungan adalah terhadap Program Ketahanan Pangan yang menjadi visi utama Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini, lanjut Hendry Ch. Bangun, bukan berarti mengekor. “Kita tidak mengekor, tetapi melayangkan kritik dengan memberi solusi untuk mencari kebaikan,” ujar Hendry Ch. Bangun.
Hendry juga mengatakan bahwa jurnalis lahir bukan hanya untuk berbicara tentang jurnalistik di atas meja, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan bangsa yang pada akhirnya berujung pada kemandirian, khususnya dari impor pangan. “Kami juga terus memperbaiki internal dengan meningkatkan kualitas wartawan, salah satunya melalui uji kompetensi,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plh. Sekda Muhammad Syarifuddin, mengatakan bahwa Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung pers yang bertanggung jawab serta kegiatan seperti HPN dan Porwarnas. Provinsi Kalsel telah menjadi tuan rumah HPN dan Porwarnas masing-masing dua kali. “Kami siap bekerja bersama dan merangkul semua,” ujar Muhammad Syarifuddin.
Hadir dalam acara tersebut Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha; Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan; Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko; Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizal Anwar; Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Anton Charlian; Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie. Selain itu, hadir juga Ketua PWI provinsi serta perwakilan kabupaten/kota dari ujung barat Aceh hingga Papua Selatan.
