INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Memasuki musim penghujan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mengingatkan pemerintah provinsi dan 13 pemerintah kabupaten/kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Bencana yang perlu diantisipasi antara lain banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kerusakan infrastruktur akibat tingginya curah hujan.

Menurut Bang Dhin, mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi yang konkret, terukur, dan terkoordinasi hingga tingkat desa.

“Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika rumah warga sudah terendam, jalan terputus, dan masyarakat harus mengungsi. Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana datang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Belajar dari Pengalaman Banjir

Bang Dhin menilai pengalaman banjir yang pernah melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pencegahan dan penanganan bencana.

Wilayah yang rawan genangan, luapan sungai, tanah longsor, serta gangguan akses transportasi perlu mendapat perhatian khusus. Pemetaan risiko juga harus diperbarui agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan sesuai kondisi setiap daerah.

Ia mengingatkan, persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan tingginya intensitas hujan. Kondisi daerah aliran sungai, perubahan tata guna lahan, sedimentasi, berkurangnya kawasan resapan air, serta kapasitas drainase juga perlu menjadi perhatian.

“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan hujan setiap kali banjir terjadi. Pemerintah harus berani mengevaluasi kondisi lingkungan, tata ruang, daerah aliran sungai, dan infrastruktur pengendali banjir. Persoalan yang berulang membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar masalah,” ujarnya.

Enam Langkah Mitigasi yang Perlu Diperkuat

Untuk menghadapi musim penghujan, Bang Dhin meminta pemerintah daerah melalui BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait segera memperkuat enam langkah mitigasi.

Pertama, memperbarui peta wilayah rawan bencana dengan mengidentifikasi desa, permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur vital yang berpotensi terdampak banjir maupun tanah longsor.

Kedua, melakukan normalisasi drainase dan penanganan sungai secara terukur. Langkah ini mencakup pembersihan saluran air, perbaikan drainase yang rusak, serta penanganan sedimentasi berdasarkan kajian teknis dan ketentuan lingkungan.

Ketiga, memperkuat sistem peringatan dini dengan mengintegrasikan informasi BMKG, pemantauan tinggi muka air, dan komunikasi pemerintah desa agar masyarakat dapat menerima peringatan lebih cepat.

Keempat, memastikan kesiapan logistik dan jalur evakuasi. Pemerintah perlu menyiapkan perahu evakuasi, bahan pangan, air bersih, obat-obatan, tempat pengungsian, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Kelima, memeriksa kondisi infrastruktur vital, seperti jembatan, jalan penghubung antardesa, tanggul, jaringan air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Keenam, menyiapkan anggaran dan mekanisme respons darurat. Kesiapan pendanaan harus dipastikan sesuai ketentuan, termasuk pembagian tanggung jawab antarinstansi dan prosedur penanganan cepat ketika bencana terjadi.

Wilayah Terpencil dan Pesisir Perlu Perhatian

Bang Dhin juga menyoroti kerentanan masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman, bantaran sungai, pesisir, dan kepulauan, termasuk Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Menurutnya, daerah dengan akses transportasi terbatas menghadapi risiko tambahan ketika cuaca ekstrem mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok.

“Bagi masyarakat di wilayah terpencil, bencana bukan hanya soal rumah terendam. Ketika jalan terputus atau transportasi laut terganggu, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan aktivitas ekonomi ikut terancam. Karena itu, mitigasi harus memperhatikan karakteristik setiap wilayah,” jelasnya.

DPRD Dorong Evaluasi Anggaran dan Layanan Dasar

Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Bang Dhin turut menekankan pentingnya perlindungan layanan dasar masyarakat selama musim penghujan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Ia mendorong pemerintah daerah memeriksa kesiapan fasilitas kesehatan, sekolah, tempat pengungsian, serta pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Selain kesiapan fasilitas, pemerintah juga diminta mengevaluasi anggaran penanggulangan bencana secara transparan, termasuk efektivitas program pencegahan yang telah dilaksanakan.

“Ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadapi musim penghujan bukan seberapa cepat pejabat datang meninjau lokasi banjir, tetapi seberapa banyak risiko yang berhasil dikurangi sebelum bencana terjadi,” katanya.

Keselamatan Masyarakat Harus Menjadi Prioritas

Bang Dhin mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas relawan, dan masyarakat membangun budaya kesiapsiagaan bencana secara bersama-sama.

Menurutnya, pembangunan Kalimantan Selatan perlu semakin memperhatikan ketahanan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta kemampuan daerah menghadapi perubahan pola cuaca dan risiko bencana.

“Hujan adalah fenomena alam yang tidak bisa kita hentikan. Tetapi risiko dan dampak bencana bisa kita kurangi melalui perencanaan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan pemerintah yang siap bekerja sebelum keadaan menjadi darurat.”

“Jangan tunggu banjir datang baru bergerak. Jangan tunggu korban berjatuhan baru mengevaluasi. Negara harus hadir melalui tindakan pencegahan, bukan hanya bantuan setelah bencana,” pungkas Bang Dhin.

Author