INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Ikatan Pemuda Peduli Integritas (IPPI) yang tergabung dalam Forum Peduli Banua (Forpeban) Kalsel menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin.
Aksi yang dipimpin oleh Ketua Forpeban Kalsel, Din Jaya, itu menyoroti isu transparansi dan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemkot Banjarmasin. Mereka menuntut evaluasi terhadap sejumlah pejabat yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensinya.
Merespons aksi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, membuka ruang dialog bersama massa aksi. Ia menyatakan bahwa kritik publik merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih baik.
“Pertama-tama ulun (saya) sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semuanya di sini. Ini bentuk nyata kemitraan. Aspirasi dari masyarakat, khususnya yang tergabung dalam IPPI, adalah bahan evaluasi penting bagi kami,” ujar Ikhsan saat menerima aspirasi massa aksi di Lobi Aula Kayuh Baimbai, Senin (7/7/2025).
Baca juga: Elpiji 3 Kilogram Langka dan Mahal, Warga Antre di Kelurahan Alalak Selatan
Baca juga: MuCiBu Fest 2025: Semangat Generasi Muda Banua Lestarikan Budaya Lewat Tari Tradisional
Tuntuan massa aksi, beber Ikhsan, berkaitan dengan ketidaksesuaian jabatan dan permintaan evaluasi terhadap pejabat eselon II saat ini sedang dalam proses.
“Apa yang disampaikan tadi saya tangkap semua. Saya akan sampaikan ke Wali Kota sebagai pimpinan kami. Saat ini, Pak Wali sedang menyusun evaluasi pejabat. Proses ini dilakukan sesuai regulasi, termasuk bila ada pergantian sebelum masa enam bulan, yang harus mendapat izin dari kementerian,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin tidak akan mengambil keputusan secara gegabah. Namun, masukan dari publik tetap menjadi pertimbangan dalam memperbaiki sistem kerja di pemerintahan.
“Apabila ada bukti-bukti kuat, pencopotan bisa saja dilakukan. Tapi jika pejabat tersebut terbukti tepat dalam menjalankan tugasnya, tentu akan tetap dipertahankan,” katanya.
“Kritik dari masyarakat menjadi bahan introspeksi kami. Kami tidak menutup mata terhadap masukan yang konstruktif,” sambungnya.
Sementara itu, Din Jaya menyampaikan bahwa aksi ini bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita ingin pemkot tak hanya hadir sebagai penguasa kebijakan, tapi juga sebagai pendengar aspirasi warganya,” harapnya.
