INTERAKSI.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang.
Ia menilai kondisi wilayah tersebut membutuhkan perhatian khusus karena tingkat kerusakannya berbeda dibandingkan daerah terdampak lainnya.
Menurut Tito, bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, Aceh Tamiang dinilai mengalami dampak yang lebih berat.
“Aceh Tamiang memang terlihat agak berbeda. Dari udara masih tampak banyak lumpur, berbeda dengan lokasi lain yang saya kunjungi, termasuk di Sumatera Barat,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).
Baca juga: Kasi Datun Kejari HSU Kabur Saat OTT KPK, Sempat Tabrak Petugas
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).
Ia mengungkapkan, sejak hari pertama bencana, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat bersama Pemda, TNI, Polri, BNPB, serta unsur terkait terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi.
Tito juga memastikan ketersediaan cadangan beras nasional dalam kondisi sangat kuat. Daerah terdampak bencana, kata dia, dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas selama ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana, beras bisa dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP, melainkan gratis berapa pun diminta, selama bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain logistik pangan, Tito menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga di banyak daerah terdampak. Presiden, kata dia, telah memutuskan penambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.
Tak hanya itu, dukungan antardaerah juga terus digalang dan hingga kini telah mencapai hampir Rp60 miliar. Bantuan tersebut disalurkan langsung ke daerah terdampak bencana.
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya pembersihan lumpur sebagai prioritas utama, terutama di fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perkantoran pemerintahan.
Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kerja bersama seluruh unsur.
“Pembersihan lumpur ini menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Terkait penanganan perumahan, Tito meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci berdasarkan nama dan alamat. Pendataan mencakup kategori rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang.
Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung, pembangunan hunian sementara, serta hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.
