INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin terus mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif melalui perlindungan hukum terhadap karya dan produk lokal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku ekonomi kreatif.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, saat membuka Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Hotel Banjarmasin International, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin itu diikuti 40 pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor. Sosialisasi turut menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tahapan dan prosedur pendaftaran HKI. Pendampingan ini bertujuan membantu pelaku ekonomi kreatif memahami proses perlindungan karya agar produk dan kreativitas lokal memiliki kepastian hukum sekaligus berpotensi meningkatkan nilai ekonomi.
Mewakili Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, Ichrom Muftezar menegaskan bahwa HKI menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan industri kreatif daerah. Menurutnya, karya para pelaku ekraf perlu mendapatkan perlindungan hukum agar dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
“Ini menjadi wujud sikap, perhatian dan apresiasi kita, bagaimana pun karya pelaku ekonomi kreatif mesti mendapat kepastian hukum sehingga karya mereka dapat eksis dan melebar ke pasar yang lebih luas,” ujar Ichrom.
Ia juga berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan serius. Pengetahuan yang diperoleh selama sosialisasi diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi ditindaklanjuti melalui proses pendaftaran HKI.
“Ulun berpesan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan setelah mengikuti sosialisasi lalu redup begitu saja tanpa ditindaklanjuti ilmu dan informasi yang telah dibagikan oleh narasumber,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menjelaskan bahwa program fasilitasi tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi aset kreatif daerah secara berkelanjutan.
Menurutnya, dukungan terhadap pendaftaran HKI diperlukan agar karya lokal tidak hanya dikenal di tingkat kota, tetapi juga memiliki perlindungan hukum dan nilai tambah secara ekonomi.
“Ini menjadi salah satu upaya dukungan nyata terhadap pelaku ekonomi kreatif agar karya-karya lokal tidak hanya dikenal di skala kota namun juga memiliki perlindungan hukum dan nilai tambah secara ekonomi,” ujarnya.
Ibnu Sabil menambahkan, program fasilitasi pendaftaran HKI telah rutin dilaksanakan sejak 2024. Hingga saat ini, puluhan pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin telah berhasil memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
“Sejak rutin dilaksanakan fasilitasi mulai tahun 2024, saat ini sudah terdapat puluhan pelaku ekraf kota yang berhasil mengantongi Hak Kekayaan Intelektual. Makanya fasilitasi ini kami nilai sangat penting bagi keberlangsungan industri ekonomi kreatif kita,” ungkapnya.
Melalui pendampingan tersebut, Pemkot Banjarmasin berharap para peserta segera menindaklanjuti materi yang diperoleh dengan mendaftarkan hak cipta maupun merek produk mereka. Peserta juga diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada pelaku ekonomi kreatif lainnya.
Dengan perlindungan hukum yang memadai, karya dan produk lokal Banjarmasin diharapkan semakin berkembang, memiliki daya saing, serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas.





