INTERAKSI.CO, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan percepatan Reformasi Birokrasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta tim penyusun SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Pembinaan tersebut bertujuan memberikan asistensi, pendampingan, dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen serta penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Kotabaru.

Kegiatan dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Kotabaru, Anang Muhammad Zen, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa SAKIP dan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, birokrasi harus mampu bekerja secara lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil. Kinerja aparatur tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya dokumen dan laporan administratif, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Anang turut memaparkan hasil evaluasi kinerja Pemkab Kotabaru pada 2025. Indeks Reformasi Birokrasi berhasil memperoleh predikat BB atau Sangat Baik dengan nilai 76,22. Sementara itu, nilai SAKIP mencapai 64,80 dengan predikat B atau Baik.

“Capaian Reformasi Birokrasi dengan predikat BB tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, nilai SAKIP kita yang masih berada pada predikat B menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan. Target kita ke depan, SAKIP Kabupaten Kotabaru harus meningkat minimal menjadi BB, bahkan A,” tegasnya.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing. Pimpinan perangkat daerah juga harus terlibat langsung memastikan program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan target serta indikator kinerja utama daerah.

Selain itu, indikator kinerja perlu disusun secara lebih terukur. Pelaksanaan program juga harus berorientasi pada hasil, disertai penguatan keterkaitan atau cascading kinerja, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga target kinerja individu aparatur.

Dalam kesempatan tersebut, Anang menyampaikan tiga langkah strategis untuk memperbaiki penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi di Kotabaru.

Pertama, memperkuat komitmen pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Para pimpinan diminta memimpin pembahasan capaian kinerja secara berkala, memastikan setiap permasalahan memiliki penanggung jawab dan solusi, serta mengendalikan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Kedua, meningkatkan kapasitas aparatur berdasarkan permasalahan nyata. Upaya ini mencakup pendampingan perbaikan indikator kinerja, pohon kinerja, pengukuran, hingga pelaporan. Bapperida dan Bagian Organisasi diharapkan berperan dalam pendampingan, sedangkan Inspektorat memperkuat evaluasi internal dan memberikan rekomendasi substantif sesuai kewenangannya.

Ketiga, membenahi sistem kerja Tim SAKIP Kabupaten melalui pembagian peran yang jelas, penyusunan kalender kerja, penyelarasan penilaian, kesiapan data, akses evaluator, serta pengelolaan daftar tindak lanjut secara terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru sekaligus Ketua Pelaksana, M. Octo Brahma Yogayana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman teknis aparatur dalam menerapkan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Melalui pembinaan ini, Pemkab Kotabaru diharapkan dapat memperbaiki berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Penguatan akuntabilitas kinerja tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil evaluasi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif, program yang tepat sasaran, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Author