INTERAKSI.CO, Kotabaru – Memasuki musim kemarau panjang tahun ini, jajaran Polres Kotabaru menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan apel kesiapsiagaan yang melibatkan berbagai unsur terkait di Lapangan Bola 11 Maret, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kamis.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta sejumlah instansi dan pihak terkait lainnya, seperti Lanal Kotabaru, Kodim 1004, Kejaksaan Negeri, BPBD, Satpol PP dan Damkar, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, hingga pihak perusahaan dan masyarakat.
Kapolres Kotabaru AKBP Doli M Tanjung diwakili oleh Kasubbagkerma Bagops Kompol Eko Abdi Prayitno dalam kegiatan tersebut.
Selain apel, kegiatan juga diisi dengan pengecekan peralatan pemadam kebakaran guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi karhutla.
Tak hanya itu, tim gabungan juga menampilkan simulasi penanggulangan kebakaran yang melibatkan unsur TNI, Polri, perusahaan, dan masyarakat sebagai bentuk kesiapan operasional di lapangan.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kotabaru.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Hendra Indrayana, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Upaya tersebut meliputi penguatan koordinasi lintas instansi, pembentukan dan penguatan posko siaga, serta pelibatan relawan di wilayah rawan.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga terus digencarkan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, yang berpotensi memicu kebakaran.
“Intinya, kami mulai bersiap dan akan maksimalkan persiapannya. Sebab potensi puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September mendatang,” ujar Hendra.
BPBD mencatat sejumlah wilayah di Kotabaru yang tergolong rawan karhutla, di antaranya Kecamatan Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Barat, serta beberapa wilayah daratan lainnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla dapat diminimalkan sehingga tidak menimbulkan dampak luas bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
