INTERAKSI.CO, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
Dalam periode singkat ini, berbagai kebijakan ekonomi strategis telah diterapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mencatat, ada tujuh gebrakan besar yang menjadi penanda arah ekonomi pemerintahan Prabowo.
Langkah-langkah ini dinilai menyentuh langsung kehidupan rakyat dan memperkuat pondasi perekonomian Indonesia di tengah tekanan global.
“Pemerintah berfokus pada langkah strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, memperkuat daya beli, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tulis Bakom RI dalam unggahan resminya di Instagram, Minggu (19/10/2025).
Baca juga: Setahun Prabowo-Gibran: Rp1,7 Triliun Uang Negara Berhasil Dikembalikan
1. Kebijakan DHE (Devisa Hasil Ekspor)
Pemerintah memberlakukan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sejak Maret 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.
Langkah ini menargetkan peningkatan DHE hingga US$ 80 miliar tahun ini dan US$ 100 miliar di tahun berikutnya. Hasilnya, cadangan devisa Indonesia per Juni 2025 mencapai US$ 152 miliar, salah satu yang tertinggi dalam sejarah.
2. Menahan Kenaikan PPN
Kenaikan PPN 12% yang semula akan diberlakukan 1 Januari 2025 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, akhirnya ditunda oleh Prabowo. Pemerintah memilih menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, tarif PPN untuk barang umum tetap 11%, sementara PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah.
3. Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
Untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan, pemerintah memberikan diskon pajak berupa PPN dan PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP).
Mobil listrik dengan TKDN di atas 40% mendapat PPN DTP 10%, sementara kendaraan dengan TKDN 20–40% mendapat 5%. Kebijakan ini juga memberikan PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid.
4. Peluncuran Bank Emas Nasional
Salah satu langkah bersejarah adalah pendirian bank emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025.
Langkah ini diyakini menambah nilai ekonomi emas nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,6% atau sekitar Rp 245 triliun, sekaligus membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.
5. Penyelamatan Karyawan Sritex
Ketika PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit pada Maret 2025, pemerintah segera turun tangan.
Sekitar 10.000 pekerja yang terdampak mendapat jaminan pesangon dan JKP BPJS Ketenagakerjaan, serta peluang kerja baru melalui program penyewaan aset Sritex kepada investor. Pemerintah juga mendorong UMKM di Jawa Tengah untuk menyerap tenaga kerja eks-Sritex.
6. THR untuk Pengemudi Ojol
Dalam upaya memperhatikan pekerja sektor informal, pemerintah mendorong aplikator transportasi daring untuk memberikan insentif mirip Tunjangan Hari Raya (THR) kepada lebih dari 4 juta driver ojek online di Indonesia.
Inisiatif ini dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan agar pekerja lepas turut merasakan manfaat ekonomi nasional.
7. Efisiensi Anggaran Nasional
Sejak awal 2025, pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap belanja APBN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, dan BPKP. Hasilnya, efisiensi berhasil menghemat Rp 306,9 triliun, yang dialokasikan kembali untuk mendukung swasembada pangan, energi, serta penciptaan lapangan kerja.
Dalam satu tahun pemerintahannya, Prabowo menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.
Dengan strategi yang menekankan efisiensi, keseimbangan fiskal, dan dukungan terhadap sektor produktif, fondasi ekonomi Indonesia kini dinilai lebih kokoh untuk menghadapi tantangan global ke depan.
