INTERAKSI.CO, Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus menindaklanjuti berbagai aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat secara bertahap melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Komitmen tersebut disampaikan Lisa Halaby saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Senin (22/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Lisa Halaby, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus wujud keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dan DPRD.
“Alhamdulillah hari ini kita menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025. Mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti melalui penyampaian tanggapan dari DPRD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lisa menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat secara bertahap guna menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin baik.
“Masih banyak aspirasi, keluhan, dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Insya Allah Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen menindaklanjuti keluhan masyarakat secara bertahap demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menyampaikan bahwa DPRD akan melanjutkan tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai mekanisme yang berlaku, diawali dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.
Menurutnya, pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan karena memuat berbagai masukan, tanggapan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang telah berjalan.
