INTERAKSI.CO, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan penanganan bangunan gedung layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus dilakukan secara cepat dan tepat berdasarkan tingkat kerusakan.
Selain aspek keselamatan konstruksi, pemerintah juga diminta tetap memperhatikan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat yang menggunakan bangunan tersebut.
“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Penegasan tersebut disampaikan setelah Dody meninjau langsung Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan yang terdampak gempa telah didata dan diperiksa. Hasil pemeriksaan selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan penanganan, baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan kembali.
Dody meminta setiap bangunan ditangani sesuai tingkat kerusakannya. Bangunan yang masih memungkinkan untuk diperbaiki akan direhabilitasi, sementara bangunan dengan kerusakan berat dapat dibangun kembali dengan standar konstruksi yang lebih kuat dan menyesuaikan karakteristik wilayah rawan gempa.
Pendataan dan pemeriksaan bangunan terdampak dilakukan Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
“Di sini ada masjid, tadi masjidnya rusak parah sehingga harus dibongkar seluruhnya. Gereja di Dampek juga sama,” ujar Dody.
Kearifan Lokal Tetap Dipertahankan
Dalam proses pembangunan kembali rumah ibadah, Dody meminta koordinasi dilakukan dengan pihak yang mengetahui kebutuhan dan karakteristik bangunan tersebut.
Untuk Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek, koordinasi diminta melibatkan pastor, pengurus paroki, hingga Keuskupan Ruteng. Gereja yang telah berdiri sejak 1979 itu menjadi salah satu bangunan yang ditinjau langsung oleh Menteri PU.
“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” tegasnya.
Prinsip serupa diterapkan dalam penanganan Masjid Nurul Huda Reo. Pengurus atau takmir masjid perlu dilibatkan agar pembangunan kembali dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut.
Menurut Dody, mempertahankan kearifan lokal bukan berarti mengesampingkan aspek keselamatan. Sebaliknya, bangunan yang diperbaiki maupun dibangun kembali harus memiliki struktur yang lebih kuat untuk menghadapi potensi gempa di kemudian hari.
“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujarnya.
Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep build back better, yakni membangun kembali fasilitas yang terdampak bencana dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap risiko bencana.
Masyarakat Diminta Terlibat dalam Pemulihan
Selain aspek teknis dan kearifan lokal, Dody meminta masyarakat sekitar dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pelibatan warga dinilai penting bukan hanya untuk mempercepat pemulihan, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung.
“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” kata Dody.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan bangunan terdampak gempa di Flores tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi menghasilkan fasilitas publik yang lebih aman, tangguh, sesuai kebutuhan masyarakat, dan tetap mempertahankan identitas lokal.
