INTERAKSI.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Regulasi ini menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana melalui pemulihan aset hasil kejahatan. Dengan aturan tersebut, negara memiliki mekanisme hukum untuk merampas harta yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat begitu saja menikmati keuntungan dari kejahatannya.
Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture. Meski demikian, mekanisme ini tetap harus melalui tahapan hukum, termasuk pemeriksaan dan putusan pengadilan.
Proses perampasan aset juga mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pengaturan tersebut disertai perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik agar hak mereka tidak dirugikan.
Selain mengatur perampasan aset hasil korupsi, undang-undang ini juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya. Ruang lingkupnya meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Aturan tersebut juga menjangkau tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi serta berdampak pada perekonomian masyarakat luas, seperti investasi bodong.
Di sisi lain, pengesahan aturan ini tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pidana mati tidak otomatis dijatuhkan kepada setiap pelaku korupsi. Penerapannya tetap mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan persyaratan pemberian hukuman tersebut.
Undang-undang ini juga mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, regulasi tersebut turut mengatur pengawasan independen, transparansi, serta mekanisme pembuktian yang berimbang.
Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya penegakan hukum, meningkatkan pemulihan kerugian negara, serta memberikan peluang lebih besar bagi korban tindak pidana untuk memperoleh kembali hak-haknya.





