INTERAKSI.CO, Banjarmasin – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M Syaripuddin, menilai arah kebijakan dan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027 sebagai bagian dari proses penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.
Pria yang akrab disapa Bang Dhin itu menilai keselarasan tersebut masih perlu diperkuat secara lebih substantif, operasional, dan terukur agar RKPD 2027 benar-benar berfungsi sebagai instrumen tahunan yang efektif dalam mencapai target RPJMD.
Ia menekankan pentingnya penegasan posisi RKPD 2027 dalam tahapan RPJMD. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memosisikan RKPD 2027 secara eksplisit sebagai tahun akselerasi penguatan fondasi transformasi guna menyiapkan lompatan kinerja pembangunan daerah pada periode 2028–2029.
“RKPD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, tetapi berperan sebagai bagian integral dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah,” ujar Bang Dhin.
Bang Dhin juga menyoroti perlunya penguatan keselarasan terhadap seluruh misi RPJMD secara lebih berimbang. Ia menilai fokus RKPD 2027 saat ini telah kuat pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, pemerintah daerah perlu memperkuat misi ketahanan terhadap perubahan iklim serta peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik sebagai enabler utama bagi keberlanjutan investasi, perlindungan fiskal daerah, dan peningkatan daya saing Kalimantan Selatan.
Selain itu, Bang Dhin mendorong pemerintah daerah untuk memperjelas keterkaitan antara indikator makro daerah dengan intervensi program RKPD 2027.
“Penyajian data seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan perlu dilengkapi dengan penjelasan yang lebih operasional mengenai program pengungkit, lokasi prioritas kabupaten/kota, serta kontribusinya terhadap target RPJMD,” jelasnya.
Dalam konteks politik pembangunan, Bang Dhin menekankan pentingnya mengintegrasikan janji politik dan prioritas strategis kepala daerah ke dalam RKPD 2027 secara lebih terstruktur.
Ia menyebutkan program strategis seperti pembangunan infrastruktur konektivitas utama, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, serta proyek-proyek strategis daerah perlu ditetapkan sebagai flagship program RPJMD dengan capaian antara yang jelas pada tahun 2027.
Penajaman aspek kewilayahan juga menjadi perhatian. Bang Dhin menilai RKPD 2027 harus memiliki daya ungkit tinggi melalui penetapan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kemiskinan, pengangguran, risiko bencana, dan potensi ekonomi unggulan, sehingga kebijakan dan alokasi anggaran dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita berharap RKPD 2027 semakin selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, sekaligus mampu menjawab tantangan aktual pembangunan daerah secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ucapnya.
