INTERAKSI.CO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar untuk layanan konferensi virtual selama periode April hingga Desember 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan kebutuhan komunikasi dalam skala besar menjadi alasan utama pengadaan lisensi Zoom tersebut.
Baca juga: Warga Titip Pesan ke Seskab Teddy untuk Prabowo, Minta Program Sekolah Rakyat Terus Berlanjut
Menurutnya, program MBG membutuhkan penyampaian arahan teknis yang seragam, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, hingga evaluasi berkala yang melibatkan banyak pihak secara bersamaan.
“Untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Layanan konferensi virtual ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN dengan kapasitas hingga 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Seluruh jajaran BGN disebut memanfaatkan fasilitas tersebut, mulai dari pimpinan tinggi, pejabat administrator, hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Dadan menegaskan keberhasilan program MBG sangat bergantung pada efektivitas koordinasi, terutama untuk memastikan seluruh pelaksana di lapangan menerima pedoman dan standar kerja yang sama.
“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” katanya.
Meski demikian, besarnya anggaran tersebut menuai perhatian publik setelah informasi pagu anggaran muncul di portal pengadaan nasional LKPP dan ramai dibahas di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan nominal anggaran yang dinilai jauh di atas tarif layanan umum untuk aplikasi konferensi daring.
BGN menilai penggunaan platform digital berkapasitas besar merupakan bagian dari sistem kerja program prioritas nasional agar informasi dari pusat dapat diterima secara utuh oleh seluruh pelaksana MBG di Indonesia.
