INTERAKSI.CO, Jakarta – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) mulai diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.
Target tersebut disampaikan Luhut saat memimpin rapat percepatan digitalisasi bansos yang berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Selasa (30/6/2026).
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap transformasi digital sebagai salah satu program strategis nasional. Ia menilai digitalisasi penyaluran bansos akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
“Presiden sudah memberikan arahan bahwa ini menjadi salah satu program yang penting sekali, kalau saya bilang super penting, untuk negeri kita ini pada zaman pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Luhut.
Ia menjelaskan, transformasi pemerintahan tidak hanya berhenti pada digitalisasi layanan, tetapi juga akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, integrasi AI diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial.
“Seperti yang disampaikan Pak Tito tadi, pemerintah berbasis digital, tapi lebih maju lagi didukung AI. Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi didukung oleh AI,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota.
Hasil dari uji coba tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan roadmap GovTech Indonesia sebagai sistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Tito menyebut salah satu daerah yang telah lebih dahulu menjalankan uji coba, yakni Banyuwangi, menunjukkan hasil yang positif. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penerapan program secara nasional mulai Oktober 2026.
Pemerintah berharap digitalisasi bansos dapat menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, efisien, serta mengurangi potensi penyimpangan melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan.
