INTERAKSI.CO, Jakarta – Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini sudah dapat dilihat melalui Google Earth. Masyarakat bisa menyaksikan bentuk bangunan, jalan, hingga embung dengan jelas lewat tampilan satelit.
Namun, ada hal menarik yang jadi sorotan. Tidak semua bangunan di IKN terlihat jelas. Justru Istana Negara tampak blur, sebagian areanya tertutup pixel yang menyerupai kawasan hutan.
Tampilan Istana Negara dan beberapa gedung kementerian di sekitarnya tidak utuh dan cenderung samar, berbeda dengan bangunan lain yang tampak detail.
Baca juga: Curah Hujan Ekstrem, Bali Dilanda Banjir Parah
Pada area Istana Negara, hanya sebagian lapangan yang terlihat. Padahal, bangunan tersebut sudah rampung sejak 2024 dan bahkan menjadi lokasi perayaan HUT RI ke-79. Berdasarkan keterangan Google Earth, data citra satelit diambil pada 4 Mei 2025.
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, ketika dikonfirmasi menyatakan akan mengecek lebih lanjut soal penampakan blur ini.
“Coba nanti saya cek ya,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Pada 2024, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono telah menyerahkan sertifikat Hak Pakai untuk tanah Istana Negara dan Istana Garuda seluas 56,8 hektare. Sertifikat ini menjadi dasar hukum atas lahan yang ditempati bangunan tersebut.
Istana Negara di IKN dirancang oleh pematung asal Bali, I Nyoman Nuarta. Bangunan megah ini memiliki pilar besar, lapangan luas di bagian depan, serta dikelilingi pepohonan dan aliran sungai.
Nuarta sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden menginginkan konsep istana yang berpadu dengan botanical garden agar nuansa hutan tetap mendominasi.
“Presiden menghendaki supaya lebih banyak hutannya. Beliau inginnya istana itu harus dengan botanical garden. Itu yang harus ditonjolkan, bukan yang lain-lain,” kata Nuarta, dikutip dari situs resmi IKN.
Istana Kepresidenan di IKN memiliki dua akses masuk: pintu tenggara sebagai jalur utama dan pintu utara sebagai pintu samping.
Fenomena blur-nya tampilan Istana Negara di Google Earth ini pun memicu pertanyaan publik, apakah hal tersebut terkait kebijakan keamanan atau hanya keterbatasan teknis citra satelit.
