INTERAKSI.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga baru yang akan mengelola aset-aset negara.
Badan ini akan menaungi beberapa BUMN strategis dan memiliki peran besar dalam investasi nasional.
Kelola Aset Rp9 Ribu Triliun
BPI Danantara, yang diluncurkan pada 24 Februari 2025, akan mengambil alih pengelolaan aset yang sebelumnya berada di bawah Kementerian BUMN. Tujuh BUMN raksasa yang kini berada di bawah naungan Danantara adalah:
- PT Pertamina (Persero)
- PT PLN (Persero)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- MIND ID
Selain itu, Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki aset Rp163 triliun juga akan berada di bawah kendali Danantara. Dengan demikian, total aset yang dikelola Danantara mencapai Rp9.049 triliun.
Fokus pada Investasi Berkelanjutan
Dalam pidatonya di World Government Summit di Dubai pada 13 Februari, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan mengelola sumber daya alam dan aset negara untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.
“Saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya, kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Bogor pada 15 Februari.
Terinspirasi dari Singapura dan Malaysia
BPI Danantara dibentuk dengan konsep serupa Temasek Holdings Singapura dan Khazanah Nasional Berhad Malaysia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengklaim perwakilan Temasek kagum dengan konsep Danantara.
“Mereka terkagum-kagum kita bisa mengonsolidasikan aset negara hingga ratusan miliar dolar,” ujar Luhut dalam acara Kumparan The Economic Insights 2025 pada 19 Februari.
Baca juga: OJK Siapkan Aturan ICO, Peluang Baru bagi Industri Kripto Indonesia
Pembentukan Danantara tidak hanya mengandalkan aset, tetapi juga mendapat dana tambahan dari efisiensi anggaran sebesar Rp358 triliun.
Selain itu, dividen BUMN tahun ini sebesar Rp300 triliun juga akan dialokasikan, dengan Rp200 triliun dikelola Danantara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
Rencana pembentukan Danantara sebenarnya sudah ada sebelum Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden. Awalnya, lembaga ini dikabarkan akan menggantikan Kementerian BUMN, tetapi akhirnya menjadi badan tersendiri.
Prabowo menunjuk Muliaman Hadad, mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pemimpin Danantara. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, peluncuran badan ini akhirnya bisa direalisasikan setelah DPR menyetujui revisi UU BUMN.
Arah Baru Pengelolaan Aset Negara
Dengan kehadiran Danantara, pengelolaan aset negara kini lebih terpusat dan diharapkan lebih efisien, produktif, serta menghasilkan keuntungan bagi perekonomian nasional.
Langkah besar ini menjadi bagian dari visi Prabowo dalam membangun Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global, sekaligus mempercepat pembangunan melalui investasi strategis.
