Tidak sulit mengetahui kualitas tata kelola pemerintahan, lihat saja bagaimana sampah ditangani, seperti itulah wujud asli potret dan gambaran kemampuan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan.
Keberhasilan mendaur ulang sampah, menjadi tolok ukur kualitas tata kelola pemerintahan dan tentu saja berkorelasi terhadap kualitas hidup, serta kesejahteraan warganya. Karena kemampuan mendaur ulang sampah, memperlihatkan kesanggupan kepemimpinan mengubah masalah menjadi potensi.
Korea Selatan memiliki tingkat daur ulang sampah sekitar 53,7 persen. Artinya lebih dari setengah sampah yang semula menjadi masalah, mampu didaur ulang kembali dan menghasilkan potensi pendapatan. Pun Austria, mampu mendaur ulang sampahnya hingga 54 persen.
Apapun alasannya, sampah harus dikelola, bukan dibiarkan menumpuk sejadi-jadinya. Termasuk menumpuk pada tempat pembuangan akhir, tanpa upaya tersistematis dalam mengatasinya.
Kemampuan mengelola sampah, tidak saja menggambarkan kemampuan tata kelola pemerintahan, tapi juga cermin peradaban seluruh pemangku kepentingan, termasuk cermin peradaban warganya. Apa artinya memiliki taman, tempat rekreasi, trotoar, air mancur dan lampu hias warna-warni, kalau sampah menggunung, berserakan tak terkendali.
Menurut Environmental Performance Index (EPI) tahun 2023, sepuluh negara terhebat dalam mengelola sampah, antara lain: Luxembourg 79,10; Austria 77,40; Swiss 76,40; Republik Ceko 74,90; Islandia 73,90; Korea Selatan 72,00; Singapura 71,70; Swedia 70,80 dan Finlandia 69,60; kemampuan negara-negara tersebut dalam mengelolaa sampah, benar-benar menjadi cermin tentang tata kelolaa pemerintahan, kepemimpinan, kesejahteraan, dan peradaban seluruh warga.
Lantas, negara mana penghasil sampah terbesar dan tidak terkelola dengan baik? Menurut data global tahun 2020, Indonesia menjadi negara ketiga di dunia penghasil sampah terbanyak dan tidak terkelola dengan baik, jumlahnya mencapai 3,4 juta ton sampah plastik. Yang pertama tentu saja negara terpadat India dengan 9,3 juta ton, disusul Nigeria dengan 3,5 juta ton sampah.
Harus diketahui, semakin lama sampah tak tertangani dengan baik, semakin menegaskan kualitas dan kemampuan tata kelola pemerintahan yang buruk, termasuk kualitas kepemimpinan. Bahkan, mengisyaratkan ada atau tidaknya pemerintahan. Fisiknya mungkin ada, tapi wujud dalam bentuk pelayanan sejatinya tidak ada.
Penulis: Noorhalis Majid